Oleh: Agung Nugroho*
CALON Presiden dan Wakil Presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin) dalam program kampanyenya akan menggratiskan BPJS Kesehatan untuk seluruh rakyat. Hal ini merupakan angin segar bagi rakyat yang saat ini tengah mengalami krisis ekonomi, di mana penghasilan semakin sulit didapat sementara pengeluaran semakin naik.
Jangankan untuk membayar premi BPJS Kesehatan, untuk bertahan hidup sehari-hari saja, rakyat harus terus mengatur dengan ketat penghasilannya.
Sehingga program menggratiskan BPJS kesehatan ini akan sangat meringankan kehidupan rakyat. Sejak Perpres 64 Tahun 2020 diberlakukan, di mana iuran BPJS Kesehatan mengalami kenaikan justru makin menambah beban hidup rakyat. Pasalnya dasar kenaikan iuran BPJS yang terbaru adalah untuk memperbaiki struktur iuran dan meningkatkan kepatuhan pembayaran iuran.
Sebagaimana diketahui bahwa telah terjadi defisit dalam pelaksanaan JKN selama ini. Sejak tahun 2014, setiap tahun program JKN selalu mengalami defisit. Sementara pelayanan yang didapat rakyat melalui kepesertaan BPJS Kesehatan tidak optimal, di mana rakyat harus mengalami antrean yang panjang, sulit mendapat kamar rawat inap, ICU, ICCU, dan hasil laboratorium yang lama.
Di RSCM saja untuk mendapat hasil CT-Scan memerlukan waktu berbulan-bulan. Berdasarkan data yang ada, sebelum memperhitungkan intervensi pemerintah baik penyertaan modal negara maupun bantuan APBN, besaran defisit JKN masing-masing Rp1,9 triliun (2014), Rp9,4 triliun (2015), Rp6,7 triliun (2016), Rp13,8 triliun (2017), dan Rp19,4 triliun (2018) dan seterusnya mengalami kenaikan pembayaran iuran.
Penyebab utama terjadinya defisit program JKN yang sudah terjadi sejak awal pelaksanaannya adalah besaran iuran yang underpriced (di bawah harga aktual) dan adanya ketidakpatuhan pada peserta mandiri (Kompas, 2022).
Data membuktikan bahwa banyak peserta mandiri yang tidak disiplin membayar iuran. Pada akhir tahun anggaran 2019, tingkat keaktifan peserta mandiri hanya 55,5 persen. Artinya, 45,5 persen dari peserta mandiri tidak disiplin membayar iuran alias menunggak.
Sejak 2016-2019, besar tunggakan peserta mandiri ini mencapai sekitar Rp22,7 triliun. Sementara itu, tingkat klaim dari peserta mandiri lebih besar daripada iuran yang dibayarkannya.
Sepanjang 2018, total iuran dari peserta mandiri (Pekerja Bukan Penerima Upah) adalah Rp8,9 triliun, namun total klaimnya mencapai Rp27,9 triliun (Kompas, 2023).
Kader dan anggota Rekan Indonesia, mulai dari tingkat pusat sampai desa aktif mensosialisasikan program BPJS Kesehatan gratis ini tentunya dibarengi dengan sosialisasi visi misi Amin yang akan membangun upaya preventif dan promotif kesehatan berbasis partisipasi rakyat.
Dalam sosialisasi yang dilakukan oleh kader dan anggota Rekan Indonesia, banyak pertanyaan terkait program menggratiskan BPJS Kesehatan ini.
Paling banyak pertanyaannya adalah bagaimana cara pasangan Amin menggratiskan BPJS Kesehatan. Meski pertanyaan tersebut mampu dijawab oleh kader dan anggota Rekan Indonesia, namun perlu dijelaskan secara detail dalam tulisan ini agar bisa lebih memahami secara jelas bagaimana pasangan Amin akan menggratiskan BPJS Kesehatan.
Program menggratiskan BPJS Kesehatan yang dijanjikan pasangan Amin ini bukan sebatas program yang asal diucapkan tapi sudah pernah dipraktikkan di DKI Jakarta saat Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI.
Sehingga tidaklah sulit ketika pasangan Amin ini memenangkan Pilpres 2024 bisa diwujudkan, bahkan dalam 100 hari kerja pertama. Saat Anies Baswedan memimpin DKI Jakarta, Anies Baswedan sudah menggratiskan 98 persen peserta BPJS di Jakarta.
Sejak awal jadi gubernur 73 persen warga ibukota yang memiliki BPJS, namun angkanya meningkat jadi 99,9 persen. Mayoritas rakyat tak miliki BPJS berasal dari kelompok bawah sekitar 27 persen. Anies waktu itu, langsung targetkan di APBD perubahan, dikeluarkan Rp1,3 sampai Rp1,4 triliun, sehingga bisa menutup seluruh biaya BPJS sehingga Jakarta dalam waktu singkat menjadi 99,9 persen terjamin.
Prestasi capaian Universal Health Coverage (UHC) di Jakarta ini. Tentu tidak terlepas dari visi-misinya selama memimpin Jakarta, yaitu menjadikan Jakarta sebagai kota aman, sehat, cerdas, berbudaya, dan perkuat nilai-nilai keluarga serta memberi ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan.
DKI Jakarta, saat dipimpin Anies Baswedan lebih mementingkan kesehatan masyarakat dan jaminan sehat, kepesertaan BPJS melebihi target RPJMN 2024, yaitu mencapai 98 persen dari total penduduk DKI Jakarta. Jumlah peserta BPJS capai 11.038.832 jiwa pada April 2021 dan pada Desember 2021 pula, APBD DKI Jakarta tanggung pembayaran BPJS sebesar 4,7 juta peserta atau setara 40 persen dari total peserta BPJS di DKI Jakarta.
Kolaborasi yang dijalankan Anies Baswedan meraih capaian dan kepuasan dari rakyat, tidak terlepas dukungan dari satuan kerja birokrasi di bawah komandonya, seperti Dinas Kesehatan, Disnaker, Dinsos, Dukcapil dan Diskominfo, untuk memastikan setiap peserta yang terdaftar memiliki NIK yang valid.
Anies telah terbukti bahwa urusan rakyat tak boleh timpang, harus adil, bijaksana, progresif, inovatif, terbuka dan pelayanan setara bagi semua rakyat baik domisili Jakarta maupun luar Jakarta. Bahkan, kembangkan aplikasi Gawai untuk memudahkan pelayanan.
Pasangan Amin ke depan, melihat bahwa rakyat tak boleh lagi membayar BPJS. Negara harus menanggung resikonya untuk kehidupan rakyat.
Tentu Anies memiliki hitungannya sendiri berdasarkan pengalaman selama memimpin DKI Jakarta. Sebaliknya, Joko Widodo selama menjadi presiden tak pernah menurunkan iuran BPJS. Malah menaikkan. Apalagi pemerintahan Jokowi tidak memiliki keyakinan mengelola BPJS secara baik.
Evaluasi pelayanan kesehatan di Indonesia harus dilakukan, khususnya pengguna BJPS sering kali dirasakan lebih rendah dibandingkan non-BPJS. Padahal semua rakyat berhak dilayani kesehatan secara baik dan berkualitas. "Jadi kalau datang ke tempat pelayanan kesehatan pulangnya itu bersyukur. Bukan datang, pulangnya malah makin sakit, makin miskin. Ya berat itu," kata Anies saat hadiri deklarasi Desak Anies di Riau Pekanbaru pada (16/12).
Amin pasti telah menyiapkan solusi sistem yang tidak merugikan bagi semua pihak. Kita perlu berbicara dengan dokter, pengelola rumah sakit, tenaga kesehatan kemudian pasien dan pemerintah baik pusat serta daerah. Duduk bersama, menata ulang sistemnya, supaya BPJS bisa gratis dan pelayanan bagus.
Tentu, merangkul seluruh pihak, tak lupa memikirkan tekanan besar yang dihadapi dokter dan perawatnya. "Kalau tidak duduk bersama, hanya diputuskan sepihak oleh BPJS atau Kementerian Kesehatan maka tidak akan hasilkan solusi yang baik," kata Anies.
Amin pada Pilpres 2024 memberi harapan perubahan, bahwa kesehatan merupakan tanggung jawab konstitusi yang harus dipenuhi pemerintah dan dialokasikan anggaran untuk membiayai program BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Tentu rakyat bisa nikmati secara gratis. Amin.
*(Penulis adalah Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia, Jubir Kedeputian Disabilitas Timnas Amin)