OLEH: R KHOLIS MAJDI
LURAH dan kepala desa dikumpulin. Ada oknum yang sengaja menjualnya. Tawarkan sana sini. Kumpulin, datangkan paslon A. Minta sekian. Harga nggak cocok. Kumpulin lagi, datangkan paslon B. Minta segini. Nggak cocok lagi. Kumpulin lagi, datangkan paslon C. Cari harga yang pas. Cocok, eksekusi.
Beberapa tokoh telepon. Bicarakan oknum ini. Katanya, biasa jualan. Cari duit dengan menjual lurah dan kepala desa. Janjikan dukungan kepada paslon. Pastinya tidak semua lurah dan kepala desa datang. Kenapa masih banyak yang mau datang? Aku mau nanya anda: kalau anda diundang seseorang, lalu uang transport dan isi amplopnya menarik, apa anda nggak mau datang? Bisa juga buat nuruti rasa penasaran. Apa sih yang dimaui capres?
Nggak bahaya tah? Ya bahaya banget. Kalau lurah dan kepala desa itu dukung paslon tertentu. Resmi mereka dukung. Dukungan resmi. Ada deklarasinya, ada tanda tangannya. Ada pakta integritasnya. Terus kalah, bagaimana nasib mereka? Pastinya, paslon yang menang tahu siapa lurah dan kepala desa yang menggunakan kewenangannya untuk dukung paslon yang kalah itu. Ini sangat berisiko. Terutama risiko karir mereka.
Timses lawan pasti mencatat siapa lurah dan kepala desa yang menggunakan jabatannya untuk mendukung paslon tertentu. Dicatat baik-baik namanya. Lurah mana, atau penjabat kepala desa dimana. Mereka di-profiling satu persatu. Identitasnya dicatat.
Bisa jadi lurah dan kepala desa dalam tekanan. Takut dicari kesalahannya. Takut tidak dapat dana bantuan desa. Kalau statusnya seperti ini, perlu cara cerdas menyikapinya. Diajak pertemuan tetap datang. Tapi tidak ikut kampanye. Datang ya datang saja. Kasih transport dan isi amplop, terima saja. Anggap saja rezeki nomplok. Nikmati saja. Tapi hari-hari tetap netral.
Gerakan lurah dan kepala desa diawasi dan dipantau oleh timses yang lain. Bukan Bawaslu. Masyarakat nggak begitu yakin Bawaslu kerja dengan baik. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPU dan Bawaslu yang lemah ini, membuat mereka melakukan pengawasan sendiri. Khususnya pengawasan dari timses dan para relawan. Mereka bawa handphone. Potret semua gerakan lurah dan kepala desa. Mereka catat satu persatu. Kalau lurah dan kepala desa dukung paslon tertentu dan kalah, ini jadi berabe. Nasib karir mereka terancam, karena mereka melanggar aturan. Ada sanksi yang mereka akan hadapi setelah pemilu selesai.
Berlaku juga buat penjabat gubernur, bupati dan walikota. Mereka dipilih, konon katanya ada tugas tertentu. Kalau tugas itu melampui kewenangan, seperti ikut memenangkan paslon tertentu, ini bisa jadi gali lubang kubur sendiri. Iya kalau paslon yang didukung menang. Kalau kalah, ya bahaya sekali. Bahaya buat karir mereka, para Pj kepala daerah. Ada 271 Pj kepala daerah. Harus netral. Jangan bunuh diri. Karir anda masih panjang.
Anda netral, ada dua keuntungan. Pertama anda akan aman. Aman sampai selesai pilpres. Kedua, anda nggak repot. Mendingan anda urus rakyat dengan otoritas di tangan anda. Layani sebaik mungkin. Rakyat simpati, anda bisa nyalon kepala daerah di Pilkada 2024.
Lurah, kepala desa dan Pj kepala daerah, jangan terjebak dan menjebakkan diri ke Pilpres 2024. Sangat berbahaya buat kalian. Kalian aman kalau netral.
(Penulis adalah pemerhati sosial politik)