GELORA.CO - Kubu pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengaku menemukan sejumlah kasus ketidaknetralan aparat dalam Pemilu 2024.
Salah satu temuan itu, ialah pemasangan kamera pengawas (CCTV) di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah yang terhubung langsung dengan sejumlah Polres di Jawa Timur.
Aiman berpendapat, integrasi kamera pengawas di KPU dengan Polres setempat bisa dijadikan alat untuk memantau dan mengintimidasi penyelenggara dan pengawas pemilu.
Dia mengatakan penggunaan kamera itu seharusnya difokuskan pada pengawasan surat suara setelah pencoblosan.
Akan tetapi, kata dia, pemantauan justru telah dimulai sebelum periode kampanye.
"Ini firm (dugaan kuat). Tidak hanya satu (orang pemberi informasi), ada banyak yang menginformasikan kepada saya," kata Aiman Witjaksono selaku juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud dalam keterangannya, Senin, (13/11/2023), dikutip dari Wartakotalive.com.
Aiman mengkhawatirkan, potensi intervensi aparat dalam kontestasi politik tahun depan, terutama intervensi demi mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Dia mengeklaim, informasi itu didapatnya sejumlah sumber polisi yang mengaku tidak nyaman diperintah atas untuk membantu memenangkan pasangan itu.
Di samping itu, dia turut menyoroti baliho Prabowo-Gibran yang diduga dipasang oleh polisi.
Menurutnya hal tersebut, menambah kekhawatiran akan adanya tindakan yang tidak netral oleh aparat.
Aiman mengeklaim, pencopotan dan pemasangan baliho menjadi indikasi kuat adanya usaha untuk memenangkan suatu pasangan.
Dia kemudian, mendesak aparat kepolisian untuk bersikap netral. Aiman meminta mereka menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
Di samping itu, dia meminta adanya perlakukan yang adil dalam hal penegakan aturan.
Sebagai contoh, dalam kasus penurunan baliho, seharusnya semua baliho diturunkan, bukan hanya baliho Ganjar-Mahfud saja yang diturunkan.
Pentingnya menjaga netralitas
Mirip dengan Aiman, Todung Mulya Lubis yang menjadi Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud juga meminta aparat bertindak netral dalam proses pemilu.
Todung mengatakan, pihaknya akan mendirikan pos pengaduan guna meninjau setiap kasus yang dilaporkan dan memastikan pemilu bisa berlangsung dengan bersih dan adil.
Pos itu akan bertempat di Media Center TPN Ganjar-Mahfud di Menteng, Jakarta.
"Kami harus terus-menerus berteriak soal netralitas aparat. Satu-dua hari ini TPN Ganjar-Mahfud akan buka pos pengaduan. Kami akan pelajari case by case dengan melihat bukti-buktinya. Kami akan memprioritaskan laporan ke Kapolri," kata Todung.
Todung menyebut, jika kasus ketidaknetralan itu tidak ditangani secara serius, hal itu bisa mengindikasikan adanya masalah besar.
Indikasi kecurangan
Sebelumnya, dalam video yang ditayangkan di kanal YouTube PDIP hari Minggu (12/11/2023), Megawati meminta kecurangan dalam pemilu dicegah.
“Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini yang terlihat mulai akan terjadi lagi. Gunakan hak pilihmu dengan tuntutan nurani," kata Megawati.
Pengamat politik, Airlangga Pribadi, menanggapi pernyataan Megawati itu dan mengatakan memang ada indikasi kecurangan.
Menurut Airlangga, hal itu tampak dari rentetan proses politik belakangan ini.
“Kita lihat misalnya mulai dari apa yang diutarakan oleh Bu Megawati tentang candidacy Mas Gibran Rakabuming yang memiliki persoalan kontroversi secara etis, dan kemudian secara prosedur hukum di Mahkamah Konstitusi dan ternyata bermasalah,” kata Airlangga dalam acara Kompas Malam, Minggu, (12/11/2023).
Airlangga juga menyebut adanya indikasi pemanfaatan hukum sebagai alat kekuasaan.
“Indikasi-indikasi penggunaan aparat kekuasaan yang kemudian berjalan untuk pemenangan suatu kelompok tertentu atau misalnya pencabutan balho-baliho terhadap kandidat tertentu, salah satunya kemudian yang ditekankan yang dihadapi oleh kandidat Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD," ujarnya.
Airlangga berkata hal-hal di atas kemudian dianggap oleh Megawati sebagai indikasi bakal terjadinya kecurangan yang besar.
"Tapi yang dikhawatirkan misalnya dari beberapa indikasi seperti pencabutan baliho dan preseden yang kemarin muncul terkait dengan conflict of interest dan penggunaan Mahkamah Konstitusi bagi kepentingan kekuasaan dan banyak lagi hal yang lain," ucap dia.
Menurut Airlangga hal itu mengindikasikan keterlibatan aparat kekuasaan yang mungkin akan berlangsung pada Pemilu 2024.
Sumber: Tribunnews