GELORA.CO - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menaruh curiga dengan diturunkannya baliho PDI Perjuangan dan gambar Ganjar Pranowo-Mahfud MD saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkunjung ke Bali. Sebab, atribut partai lain tak dirunkan seperti yang dialami baliho Ganjar-Mahfud.
"Bahwa dengan penurunan baliho, penurunan bendera PDIP, kemudian muncul bendera dan atribut-atribut secara masif dari partai lain nah itu kan kemudian menimbulkan kecurigaan," kata Hasto di Gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu (1/11).
Hasto menilai, diturunkannya baliho Ganjar-Mahfud saat Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Gianyar, Bali adalah tindakan diskriminatif. Seharusnya, hal itu tak perlu dilakukan.
"Terjadi kejadian yang menurut kami tidak perlu dilakukan karena terjadinya politik diskriminasi," tegas Hasto.
Hasto menyinggung politik diskriminatif lantaran terjadi perbedaan ketika Jokowi berkunjung ke Bali dan Sumatra Barat, karena baliho-baliho tidak diturunkan ketika Jokowi kunjungan ke Sumatra Barat. Selain itu, Hasto menilai penurunan baliho Ganjar-Mahfud menciderai rasa keadilan.
"Tapi respons dari masyarakat luas semakin menguatkan dan menguatkan kami bahwa abuse of power tidak bisa dilakukan di dalam iklim demokrasi yang baik," ucap Hasto.
Presiden Jokowi pun telah merespons kabar dugaan pencopotan baliho bergambar Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang terpasang di Kabupaten Gianyar, Bali. Menurut Jokowi, pencopotan baliho itu seharusnya meminta izin terlebih dahulu terhadap perwakilan partai yang ada di daerah.
"Pemindahan beberapa atribut partai-partai itu mestinya, pemerintah Kabupaten/Kota serta Provinsi minta izin kepada pengurus partai di daerah, berkomunikasi dengan pengurus partai di daerah. Jangan sampai nanti terjadi miskomunikasi dan menjadikan semuanya tidak baik," ucap Jokowi di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (1/11).
Jokowi mengaku dirinya mendapat informasi adanya pemindahan atribut partai dari penjabat (Pj) Gubernur Bali, terkait pemindahan atribut-atribut partai.
Jokowi mengingatkan, seluruh jajaran pemerintah daerah harus bersikap netral pada Pemilu 2024.
"Ini perlu saya sampaikan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat semua harus netral," ujar Jokowi.
ASN semua harus netral, TNI semua harus netral, Polri semua harus netral," sambungnya.
Oleh karena itu, Jokowi mengingatkan jajaran pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam menertibkan atribut partai, harus terlebih dahulu berkomunikasi dengan pimpinan partai yang ada di wilayah tersebut.
"Artinya harus ada komunikasi, komunikasi dengan pengurus partai, izin dengan pengurus partai di daerah supaya tidak terjadi miskomunikasi," pungkas Jokowi.
Sumber: jawapos