GELORA.CO - Setelah sempat dicopot saat Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Pasar Bulan, baliho bergambar Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Bali sudah terpasang kembali.
Baliho Ganjar-Mahfud sudah dipasang lagi bersama baliho-baliho lainnya di pinggir jalan pada Rabu (1/11/2023)
Dikutip dari Tribun Bali, Lokasi pemasangan baliho itu juga diketahui sama seperti sebelum dicopot.
Bahkan tidak ada pergeseran sama sekali, seperti saat baliho tersebut sebelum diturunkan.
Namun demikian, bendera-bendera PDIP tak terlihat terpasang di sisi jalan.
Padahal sebelum kedatangan Presiden Jokowi, bendera berlambang banteng tersebut terpasang setiap beberapa meter di sepanjang jalan di depan Pasar Bulan.
Seorang tukang parkir Pasar Bulan, Anak Agung Gede Putra mengatakan, baliho tersebut telah dipasang usai Presiden Jokowi meninggalkan Pasar Bulan.
"Dipasangnya kemarin, pas Pak Jokowi pergi, langsung dipasang lagi. Dipasang sama yang tadinya menurunkan," ujarnya.
Meskipun penurunan baliho sempat menuai pro-kontra di media sosial. Namun terlihat situasi sangat kondusif.
Aktivitas jual-beli di Pasar Bulan masih normal seperti biasa.
"Situasi normal, tidak ada apa-apa," ujar Agung Putra.
Sebelumnya diketahui PDIP geram lantaran baliho Ganjar-Mahfud di Bali dicopot saat Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke Bali pada Selasa (31/10/2023).
Namun, Jokowi menyebut bahwa pencopotan baliho bakal Capres itu sebagai bentuk netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap bakal Capres.
Jokowi mengatakan bahwa pemerintah daerah baik itu Kabupaten, kota, serta provinsi dan juga pemerintah pusat harus Netral.
"ASN semua harus netral, TNI semua harus netral, Polri semua harus netral," kata Jokowi usai meninjau tol Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur, Rabu, (1/11/2023) seperti dikutip Tribunnews.com.
Namun begitu, Jokowi juga mengingatkan bahwa setiap pemindahan atribut partai, pemerintah daerah harus meminta izin dan berkomunikasi kepada pengurus partai di wilayah tersebut.
Komunikasi dengan pengurus partai di daerah kata Jokowi menjadi sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pemerintah dengan partai politik karena memindahkan atribut partai.
Sumber: wartakota