GELORA.CO - Evaluasi total 9 Tahun Rezim Jokowi, sangat jauh dari nilai – nilai dan esensi dari Trisakti, Jokowi yang katanya lahir dari rahim kaum Rakyat tertindas justru melahirkan banyak sekali Produk kebijakan yang menindas Rakyat.
Dari segi Ekonomi, mulai dari paket kebijakan yang di lahirkan Rezim Jokowi, membuat jurang kemiskinan makin tajam. Janji Jokowi Kenaikan Ekonomi di atas 7% sangat jauh dari kenyataan. Bukti nyata dalam Rezim Jokowi adalah, membengkaknya Utang Luar Negeri Indonesia yang menyentuh Rp. 7.849 Triliun (per Maret 2023). Hal ini tidak terlepas dari Paket kebijakan Ekonomi Neolib lewat Menteri Keuangan Sri Mulyani yang selalu mencetak utang untuk Pembangunan.
Demikian ketua GMNI Cabang Jakarta dalam orasinya di Patung Kuda, Jakara Pusat. Jakarta, Jum’at 20/10/2023.
GMNI membeberkan dari segi Hukum, segala peraturan perundang – undangan, mulai dari Revisi Undang – Undang KPK, KUHP, UU Minerba, UU Cipta Kerja, UU IKN yang menuai berbagai kontroversi. Mulai dari pembuatan yang ugal – ugalan dan tidak melibatkan publik. Produk hukum yang lahir hanya untuk kepentingan – kepentingan Kaum Kapitalis dan Korporasi Besar. Justru melanggengkan KKN yang semakin menjamur dimana – mana, KPK yang semakin lemah dalam penindakannya dan yang terakhir Kontroversi Ketua KPK Firli Bahuri yang diduga terlibat pemerasan dalam kasus Korupsi yang melibatkan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Pembantu – pembantu Jokowi dari era sebelumnya sampai sekarang juga banyak terlibat dalam Kasus Korupsi mulai dari Menpora Imam Nahrawi, Menteri Sosial Idrus Marham di Periode awal Jokowi, masuk di periode ke dua Jokowi ada Menteri Sosial Juliari Batubara, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, dan terakhir Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
“Dari segi Politik, Rezim Jokowi melanggengkan Politik Dinasti, mulai dari pencalonan anaknya Gibran sebagai Walikota Solo, keponakan Jokowi Bobby Nasution sebagai Walikota Medan, sampai Anwar Usman sebagai Ketua MK. Bahkan sampai detik terakhir tangan kekuasaan mampu untuk mengintervensi MK dalam melanggengkan anaknya untuk mengikuti Pilpres 2024,” tandas Rio
Tak terkecuali termasuk dari segi Pendidikan, lanjut Rio, pelanggengan liberalisasi dan komersialisasi di bidang Pendidikan yang hanya melahirkan tenaga – tenaga murah untuk di eksploitasi pasca selesai dari mengenyam pendidikan dengan dalil kurikulum Kampus Merdeka.
Kemudian orator Rio dalam aksinya menyoroti perampasan lahan dengan dalil investasi dan proyek strategis nasional, membuat rakyat Marhaen semakin terpinggirkan dan tersingkirkan di dalam Republik Indonesia.
“Dengan ini GMNI Jakarta , menilai bahwa Rezim sudah sangat jauh dan mengkhianati perintah Konstitusi dan Rezim Jokowi harus diturunkan, maka dengan itu Kami GMNI Se Jakarta menuntut :”
1. Lawan Rezim Jokowi yang Komprador, dan Jokowi harus mundur dari kekuasaan.
2. Wujudkan Reforma Agraria sejati.
3. Bangun Pendidikan yang sesuai dengan karakter bangsa dan hapus segala bentuk liberalisasi dan komersialisasi Pendidikan.
4. Tuntaskan dan Hapus segala bentuk Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
5. Bangun sistem Hukum yang adil bagi seluruh golongan.
6. Bangun sistem Ekonomi Kerakyatan yang tidak berpihak pada Neoliberalisme.
7. Hentikan segala bentuk represifitas Aparat Kepolisian.
Sumber: jakartasatu