GELORA.CO - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) dikabarkan bakal kembali ke Indonesia setelah mendapat perintah dari Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.
Menurut Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni, Syahrul akan kembali pada Kamis (5/10/2023).
"Perintah ketua umum, segera kembali ke Tanah Air," ujar Sahroni kepada Suara.com, Selasa (3/10/2023).
Ahmad Sahroni juga memastikan, sekembalinya SYL ke tanah air akan diminta menghadap Surya Paloh.
"Setelah kembali, Pak Mentan akan menghadap Ketua Umum dahulu," kata Anggota DPR Komisi III tersebut.
Sebelumnya Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Harvick Hasnul Qolbi mengaku kehilangan kontak dengan SYL. Meski begitu, Sahroni mengemukakan, SYL sedang ada kegiatan lain yang sudah terjadwal di luar negeri.
"Pak Mentan lagi ada giat lain yang memang sudah terjadwal. Tapi Pak Mentan akan masuk Indonesia tanggal 5 Oktober," ungkap Sahroni.
Sebelumnya, kabar terakhir menunjukkan posisi Mentan SYL sapaan akrabnya akan kembali ke Tanah Air usai lawatannya dari Roma, Italia.
Harvick mengaku sampai tidak tahu keberadaan koleganya tersebut.
"Sampai hari ini kita masih mencari keberadaan pak menteri sampai detik ini belum ada kabar keberadaan pak menteri," kata Harvick di Istana Negara, Jakarta Selasa (3/10/2023).
Harvick sendiri hadir di Istana Negara untuk mewakili Mentan SYL mengikuti rapat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait El Nino atau musim kemarau panjang.
Dia mengatakan terakhir kali dirinya bertemu dengan Syahrul saat sedang melakukan kunjungan kerja ke Spanyol dan Italia. Setelah kembali ke Indonesia dia mengaku belum mendapatkan kabar sedikitpun dari Syahrul.
"Belum tahu kita posisi terakhir. Belum ada sama sekali," sebut Harvick.
Soal posisi Menteri Pertanian yang terlihat mengalami kekosongan, Harvick mengatakan dirinya mendapat arahan dari Jokowi untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi menteri untuk sementara.
"Secara otomatis karena saya pejabat yang satu kotak sama pak Menteri apalagi sama-sama dilantik presiden, tentu untuk mengisi kekosongan apalagi yang bersifat policy dan kebijakan keputusan strategis tentu tak harus berhenti," katanya.
Sumber: suara