GELORA.CO -Sebanyak 16 Guru Besar dan Pengajar Hukum Tata Ngara dan Hukum Administrasi Negara resmi melaporkan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman kepada Majelis Kehormatan MK (MKMK). Anwar dianggap melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi
Guru Besar dan Pengajar tersebut tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society (CALS) yang didampingi oleh tim kuasa hukum dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Indonesia Corruption Watch (ICW), dan Indonesia Memanggil Lima Tujuh (IM57).
Pelapor menilai Anwar Usman memiliki konflik kepentingan (conflict of interest) dalam memutus Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Putusan itu disebut memuluskan jalan kepada keponakan Anwar Usman, Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai calon wakil presiden pada pemilu 2024.
Wakil Ketua Advokasi dan Jaringan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBH), Arif Maulana menegaskan, hal tersebut mengindikasikan bahwa adanya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) atas putusan tersebut.
"Pemaknaan korupsi dari aspek sifatnya, maka, melanggengkan konflik kepentingan apalagi di gedung Mahkamah Konstitusi itu termasuk sikap yang koruptif," kata Arif.
Arif menuntut agar MKMK memberikan perhatian khusus uhtuk dalam mengadili laporan tersebut. Apabila indikasi atas dugaan praktik KKN bisa dibuktikan oleh MKMK, Arif menuntut agar Anwar Usman diberhentikan dari jabatannya.
"Tuntutan kami fokus pada dorongan agar Majelis Kehormatan MK (MKMK) untuk mengadili laporan kami. Kemudian, menjatuhkan sanksi berat jika kemudian terbukti bahwa dugaan pelanggaran etik berat yang dilakukan Ketua MK itu bisa kemudian dibuktikan oleh Majelis Kehormatan," ungkapnya.
Adapun 16 Guru Besar dan Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi yang melapor antara lain adalah Denny Indrayana, Hesti Armiwulan, Muchamad Ali Safaat, Susi Dwi Harijanti, Aan Eko Widiarto, Auliya Khasanofa, Dhia Al Uyun, Herdiansyah Hamzah, dan lain-lain.
Sumber: jawapos