GELORA.CO -Pernyataan Presiden Joko Widodo saat membuka Rakernas organ relawan Seknas di Bogor pada Sabtu kemarin (16/9) dianggap bersifat interventif serta menyalahi prosedur dan etika bernegara. Karena, Jokowi menyampaikan data intelijen untuk kepentingan pribadinya.
Menurut analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, pernyataan Jokowi bahwa dirinya mengetahui segala rencana partai politik (parpol) dalam menghadapi Pemilu 2024 adalah pernyataan yang bersifat interventif dan menyalahi fungsinya.
"Mengunakan data inteljen yang nampak disampaikan untuk kepentingan dirinya bukan kepentingan negara," kata Ubedilah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (17/9).
Selain itu, Ubedilah juga menyoroti pernyataan Jokowi yang mengatakan bahwa Indonesia harus menjadi negara maju dan makmur, sehingga kepemimpinan presiden ke depan sangat menentukan.
"Seolah-olah capres yang tidak didukung dirinya tidak akan membuat negara menjadi maju. Sebenarnya menghubungkan kepemimpinan presiden dengan majunya negara itu juga membuka borok kepemimpinanya sendiri," terang Ubedilah.
Di mana, kata Direktur Eksekutif Center for Social Political Economics and Law Studies (Cespels) ini, selama hampir 10 tahun, Indonesia pertumbuhan ekonominya stagnan di kisaran 5 persen, demokrasinya cacat dengan skor indeks 6,71, korupsinya merajalela dengan skor 34, dan rata-rata skor IQ anak Indonesia masih rendah dengan skor 78,49, serta usia lama pendidikan rata-rata masih SMP.
"Selain narasi Jokowi bermakna interventif, pernyataan Jokowi juga menyalahi prosedur dan etika bernegara, karena menyebutkan semua data yang dimilikinya bersumber dari BIN, TNI dan Polri," ujar Ubedilah.
Menurut Ubedilah, pernyataan Jokowi isinya benar, tetapi menjadi salah ketika disampaikan di forum Rakernas Relawan Seknas Jokowi, bahkan disampaikan secara terbuka di acara yang diliput media.
"Tentu pernyataan tersebut sangat berbahaya bagi proses politik elektoral menuju 2024, karena dalam bayang-bayang intelijen yang membaca pergerakan partai dan datanya digunakan presiden untuk kepentingan pemenangan kelompok politiknya," pungkas Ubedilah.
Sumber: RMOL