GELORA.CO - Pengamat politik Indro Tjahyono mengatakan, andaikata Partai Demokrat benar-benar rujuk dengan PDI Perjuangan (PDIP) persoalannya tidak gampang. Apalagi jika Partai Demokrat minta Agus Harimukti Yudhoyono (AHY) sebagai Cawapres dari Ganjar Pranowo.
“Rencana rekonsiliasi PDIP dan Demokrat ini akan menabrak gunung es,” kata Indro kepada Harian Terbit, Rabu (6/9/2023).
Apalagi, kata alumni ITB ini, jika untuk mengatrol perolehan suaranya koalisi yang dipimpin PDIP, sebenarnya butuh figur yang dekat dengan kelompok Islam bukan figur dari kelompok sekuler. Pilihannya Koalisi ini butuh figur seperti Mahfud MD sebagai Cawapres Ganjar Pranowo.
“Pilihan tersebut satu keniscayaan kalau PDIP yang selama ini dipandang sebagai parpol terkorup juga ingin mengubah citranya. Bukan saatnya PDIP memilih Sandiaga Uno atau Erick Thohir sebagai Cawapres semata-mata untuk memperbesar koceknya atau memilih orang-orang yang bisa kumpulkan duit dari para bandar dalam menghadapi Pemilu,” papar aktivis mahasiswa 77/78 ini.
Di sisi lain, ujar Indro, manuver liar dari Ketum PKB Muhaimin Iskandar yang melompat-lompat dari satu Koalisi ke Koalisi lain bisa melahirkan berkah terselubung (blessing in disguise).
Salah satunya bagi Koalisi PDIP bersama PPP, Hanura dan Perindo. Blunder PDIP dalam mendukung Ganjar Pranowo sebagai Capres yang elektabilitasnya cenderung merosot (declining) mungkin bisa terobati.
Megawati dan SBY
Sebelumnya Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memiliki peluang bertemu Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk membahas kerja sama politik pada Pilpres 2024.
Baca Juga: Mahfud MD Soal Cak Imin Akan Diperiksa KPK Bernuansa Politik, Begini Katanya
"Ya, nanti (penjajakannya), kan tim pemenangan nasional (sudah) dibentuk. Tim pemenangan nasional ini kemudian mendapat arahan dari dewan pengarah para ketum partai," ujar Hasto.
"Di situlah komunikasi secara intens dengan partai politik lain, dengan tokoh-tokoh masyarakat itu akan dilakukan. Mengingat dewan penasihat itu juga nanti akan berasal dari tokoh-tokoh masyarakat," tambahnya.
Adapun peluang ini muncul usai Demokrat resmi mencabut dukungannya terhadap bakal capres Anies Baswedan sekaligus keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) setelah Majelis Tinggi Partai Demokrat menggelar rapat di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat (1/9).
Hal itu dilakukan Demokrat setelah Anies Baswedan memilih Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai bakal calon wakil presiden pendampingnya di Pilpres 2024.
Sumber: harianterbit