GELORA.CO - Rencana relokasi terkait proyek strategis nasional (PSN) Eco City di Pulau Rempang dan Galang, Kepulauan Riau memicu penolakan warga hingga terjadi bentrokan dengan aparat gabungan.
Atas insiden itu, Aliansi Ormas Melayu-Islam Sumatera Utara (Sumut) akan menggelar aksi solidaritas mendukung warga di Pulau Rempang dan Galang. Aksi akan digelar di Makam Pahlawan Medan Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan, Jumat (15/9) pukul 14.00 WIB.
"Benar, kami akan menggelar aksi damai di Makam Pahlawan Medan setelah Salat Jumat. Estimasi massa lebih dari 2 ribuan yang berasal dari berbagai daerah di Sumut," kata salah satu kordinator aksi, Datok Irwan Supadli kepada CNNIndonesia.com.
Datok Irwan mengatakan aksi tersebut untuk sebagai bentuk keprihatinan atas konflik yang terjadi di Pulau Rempang dan Galang. Pihaknya juga mengutuk kekerasan yang dilakukan aparat terhadap warga.
"Aksi damai ini dilakukan untuk mendukung warga Melayu di sana. Kita juga mendesak agar pengosongan lahan di Pulau Rempang dan Galang dihentikan dan jangan ada kekerasan yang dilakukan terhadap warga," ujarnya.
Diketahui, konflik yang terjadi di Pulau Rempang dan Galang bermula dari adanya rencana relokasi warga demi mengembangkan investasi di Pulau Rempang menjadi kawasan industri, perdagangan dan wisata yang terintegrasi.
Proyek yang dikerjakan oleh PT Makmur Elok Graha (MEG) itu ditargetkan bisa menarik investasi besar yang akan menggunakan lahan seluas seluas 7.572 hektare atau sekitar 45,89 persen dari total luas Pulau Rempang 16.500 hektare.
Dengan begitu, warga di Pulau Rempang, Pulau Galang, dan Pulau Galang Baru tersebut harus direlokasi ke lahan yang sudah disiapkan. Jumlah warga tersebut diperkirakan antara 7 ribu sampai 10 ribu jiwa.
Namun warga menolak rencana tersebut. Akibatnya terjadi bentrok antara aparat gabungan dengan warga pada 7 September. Sebab aparat gabungan memasuki wilayah perkampungan warga.
Pihak kepolisian menegaskan upaya relokasi warga Rempang yang terdampak PSN Rempang Eco-City terus berlanjut meski sempat terjadi penolakan hingga bentrok dengan aparat pada Kamis (7/9) pekan lalu.
Kabid Humas Polda Kepri Kombes Zahwani Pandra Arsyad mengatakan tak ada proses upaya relokasi yang terhenti walau terdapat warga yang menolak.
"Pasca kejadian itu tetap dilakukan suatu sosialisasi bahkan juga melakukan pengukuran (lahan) itu adalah tim terpadu dari BP Batam," kata Pandra saat dihubungi CNNIndonesia.com melalui sambungan telefon, Senin (11/9).
Pandra pun mengklaim sejumlah warga telah mendaftarkan lahannya ke posko terdekat untuk direlokasi akibat dampak pembangunan Rempang Eco-City.
"Bahkan masyarakat sudah ada yang mendaftar sudah dibuka posko-posko untuk mendaftar dia akan mendapatkan lokasinya (relokasi) dimana setelah dia mendaftar," jelas Pandra.
Semula polisi menangkap 7 orang yang dianggap provokator namun kemudian ditangguhkan penahanannya. Belakang usai bentrok kembali pecah di kantor BP Batam, polisi menetapkan 34 tersangka lagi.
Mabes Polri juga mengaku telah mengirimkan personel tambahan ke wilayah Rempang, Batam, buntut kericuhan yang sempat terjadi di depan Kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam, Senin (11/9) kemarin.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan pengerahan 4 Satuan Setingkat Kompi (SSK) atau setara 400 personel dilakukan dalam rangka pengamanan mediasi dan dialog terkait proses relokasi dari Rempang.
"Tentunya kekuatan personel saat ini terus kita tambah ada kurang lebih 4 SSK sampai hari ini yang kita tambahkan dan ini akan terus kita tambah disesuaikan dengan eskalasi ancaman yang terjadi," kata Sigit kepada wartawan, Kamis (14/9).
Sumber: cnnindonesia