GELORA.CO - Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) berpotensi runtuh. Mendadak, Partai Demokrat menyatakan kekecewaannya terhadap Anies Baswedan setelah sosok bakal capres itu disebut telah menyetujui kerjasama politik antara Nasdem dan PKB.
Hal tersebut disampaikan Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya dalam keterangannya tadi malam. Teuku mengatakan, dirinya sudah mendapat informasi dari juru bicara Anies Anies Baswedan, Sudirman Said, bahwa Anies Baswedan menyetujui kerja sama politik Partai Nasdem dan PKB.
Tujuannya, untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. "Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum Nasdem, Surya Paloh," ujarnya kepada media.
Fakta itu, dinilai menjadi anti klimaks. Sejatinya, lanjut dia, progres pembahasan di KPP sudah berlangsung maju dan baik. Bahkan, Anies Baswedan sudah menetapkan nama cawapres untuk Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Nama AHY pula, yang Anies Baswedan bawa dalam lawatan ke tiga pimpinan partai saat bertemu Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono serta Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf. Hasilnya, semua memberi reaksi positif.
Namun, peristiwa luar biasa terjadi. Teuku mengaku mendapat informasi jika pada 29 Agustus 2023 di Nasdem Tower, Surya Paloh secara tiba-tiba menetapkan Muhaimin Iskandar sebagai wakil presiden Anies Baswedan.
"Malam itu juga Anies Baswedan dipanggil oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan itu," kata Teuku.
Teuku mengaku telah melakukan konfirmasi berita tersebut kepada Anies Baswedan.
Hasilnya, Anies Baswedan mengkonfirmasi bahwa berita tersebut benar. Dalam komunikasi itu, lanjut dia, Demokrat dipaksa menerima keputusan itu.
Bagi demokrat, apa yang dilakukan Anies Baswedan merupakan bentuk penghianatan terhadap semangat perubahan dan juga terhadap piagam perubahan yang sudah disepakati.
"Juga penghianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh capres Anies Baswedan," terangnya.
Menyikapi hal itu, Partai Demokrat sendiri akan melakukan rapat Majelis Tinggi Partai untuk mengambil keputusan selanjutnya.
Sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat tahun 2020, kewenangan penentuan koalisi dan Capres/Cawapres ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai.
Sementara itu, hingga berita ditulis Anies Baswedan belum memberikan pernyataan soal kabar tersebut.
Anies Baswedan sendiri, kemarin sowan kepada tokoh-tokoh agama di Jombang, salah satunya Nyai Hj. Muhassonah Hasbullah yang merupakan ibu dari Ketua Umum DPP PKB Cak Imin.
Anies Baswedan yang mengenakan baju koko putih dan peci hitam sowan didampingi istrinya, Fery Farhati.
Anies Baswedan yang merupakan Gubernur DKI periode 2017-2022 menyampaikan, maksud kedatangannya untuk bersilaturahmi dan meminta doa. Setelah berbincang santai, Nyai Hj. Muhassonah Hasbullah pun berdoa untuk Anies.
Usai berdoa dan berbincang dengan penuh akrab. Tidak banyak kalimat yang disampaikan Anies Baswedan.
Anies Baswedan hanya menyebut sowan tersebut bagian dari rangkaian kegiatannya selama di Jombang.
"Kami alhamdulillah bersyukur sekali bisa sampai di sini (Jombang)," tutur Anies Baswedan.
Saat dihubungi, Ketua DPP Nasdem Effendy Choirie tidak memberikan jawaban pasti soal itu.
Namun, pria yang akrab disapa Gus Choi itu mengaku heran dengan reaksi keras dari demokrat.
Padahal sesuai kesepakatan, nama cawapres diserahkan ke Anies Baswedan.
"Kalau mas Anies Baswedan memutusakan, ya mestinya langsung diterima, kenapa protes," jelasnya dalam pesan singkat.
Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyebut pasangan Anies Baswedan - Cak Imin sebatas wacana. Belum ada keputusan apapun. "Itu wacana saja," ungkapnya.
Namun dia memyebut, Dewan Syuro dan Tanfidz PKB akan menggelar rapat hari ini (31/8).
"Besok pagi masih akan kita adakan rapat pleno dewan syuro dan tanfidz untuk mendapatkan aspirasi dan pandangan dalam melangkah selanjutnya
Sementara itu, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku belum mengetahui perihal kesepakatan Nasdem dengan PKB. Sepengetahuannya, koalisi solid. "Saya sendiri belum dengar rencana itu," terangnya di kantor DPP Golkar tadi malam.
Meski belum tahu, Prabowo mengaku perubahan sikap politik sebagai bagian dari kultur politik di Indonesia. "Ya inilah demokrasi kita," imbuhnya. Karenanya, Prabowo mengaku santai dengan perkembangan apapun.
Lantas, bagaimana proses pemilihan cawapres? Mantan Danjen Kopassus itu menegaskan, masih berproses dan menunggu saat yang tepat. "Wakil Presiden saatnya ada," jelasnya.
Di tempat yang sama, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto mengaku tidak kaget dengan informasi yang beredar soal kesepakatan Nasdem PKB. Dalam politik itu hal biasa.
Soal kelanjutan koalisi, Airlangga mengaku akan ada pembicaraan lanjutan. "Nanti akan ada pembicaraan," ungkapnya.
Sumber: rbg