Pengamat: Demokrat Lebih Cocok Dukung Prabowo, karena Hubungan SBY dan Megawati Kurang Baik

Pengamat: Demokrat Lebih Cocok Dukung Prabowo, karena Hubungan SBY dan Megawati Kurang Baik

Gelora News
facebook twitter whatsapp


GELORA.CO -  Partai Demokrat mencabut dukungan untuk Anies Baswedan dan keluar dari Koalisi Perubahan seiring dengan bergabungnya PKB ke koalisi NasDem.

Koalisi NasDem-PKB telah mendeklarasikan duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Anies-Cak Imin sebagai pasangan Capres-Cawapres untuk Pilpres 2024.

Usai mundur dari Koalisi Perubahan, partai berlogo bintang mercy itu belum menuntukan arah dukungan terhadap calon presiden atau capres manapun.

Menanggapi hal itu, Pengamat Politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menuturkan Demokrat harus memiliki keputusan yang matang agar tidak merasa dirugikan dan dikhianati lagi.

Dia menilai, Demokrat lebih cocok untuk gabung mendukung capres dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto.

Lantaran, Demokrat belum bisa bersatu dengan PDI Perjuangan.

Bukan tanpa alasan, dia menyinggung hubungan yang tidak baik antara Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

"Kalau yang lebih bagus, yang lebih cocok ya kelihatannya (Demokrat) ke Prabowo. Karena hubungan tidak baik, tidak bagus antara SBY dan Mega itu ya belum bisa ketemu antara Demokrat dengan PDIP," ucap Ujang kepada wartawan, Senin (4/9/2023).

Ujang menuturkan, hubungan Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus anak dari SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus anak dari Megawati, Puan Maharani memang terjalin dengan baik.

Namun, hubungan kurang bagus antara kedua orang tua mereka tetap akan berpengaruh terkait koalisi.

"Walaupun kita tahu bahwa Puan dan AHY sudah bagus, tapi kan ayahnya belum. Jadi saya melihat itu juga berpengaruh," jelas dia.

Ujang menjelaskan, soal Demokrat lebih cocok mendukung Prabowo.

Dijelaskannya, karena masih sama-sama keluarga besar purnawirawan TNI.

"2019 lalu AHY tidak jadi cawapresnya Prabowo, walaupun kecewa tapi dalam titik tertentu dengan Prabowo masih ketemu karena masih keluarga besar ya. Mereka sama-sama keluarga besar purnawirawan TNI. Pak Prabowo jenderal, SBY jg sama jenderal. Jadi masih satu atap satu rumah, jadi masih bisa ketemu," jelas Ujang. 

Tentukan arah dukungan

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan memimpin rapat internal Partai Demokrat dengan para pengurus di tingkat pusat dan daerah untuk menentukan arah koalisi mereka, usai keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Keluarnya Partai Demokrat dari koalisi tersebut setelah bacapres Anies Baswedan dipastikan didampingi Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai bakal cawapresnya.

Partai Demokrat secara tegas telah menyatakan keluar dari KPP serta menarik dukungan terhadap bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan dalam kontestasi Pilpres 2024.

Karenanya AHY akan mengumpulkan seluruh kadernya, di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakarta, Senin (4/9/2023) besok, untuk menentukan arah koalisi atau dukungan Demokrat.

Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaky Putra Mahendra mengatakan rapat dengan pengurus pusat rencananya akan digelar pada Senin (4/8/2023) di kantor pusat Partai Demokrat, Jakarta.

"Akan ada pertemuan dengan para pengurus di tingkat pusat. Ini rencananya besok, akan diadakan di hari Senin, 4 September," kata Herzaky dalam keterangannya, Minggu (3/9/2023).

Rapat dengan pimpinan pengurus tingkat daerah akan digelar setelahnya.

Menurut Herzaky, rapat-rapat itu akan menentukan arah koalisi Partai Demokrat usai keluar dari Koalisi Perubahan pendukung Anies Baswedan.

"Setelah itu mungkin ke depan baru akan diputuskan berdasarkan harapan masyarakat pro perubahan pro perbaikan," kata dia.

Herzaky menjelaskan konsolidasi itu akan dihadiri oleh pimpinan Partai Demokrat dari seluruh wilayah di Indonesia.
 
"Bersama para pimpinan Demokrat dari berbagai daerah di pelosok Indonesia," ucap Herzaky.

 "Setelah itu ke depannya baru akan diputuskan masyarakan pro perubahan, pro perbaikan yang telah meletakkan aspirasi dan harapannya terhadap Demokrat selama ini, yang disampaikan melalui kader-kader kami di seluruh Indonesia," papar Herzaky.

"Kita akan melangkah kemana krn ini nasib bangsa dan negara yang sedang kita perjuangkan, tentu kita akan dalami betul tiap data dan fakta, serta harapan dari rakyat untuk Indonesia yang lebih baik," kata Herzaky.

Partai Demokrat secara resmi telah mencabut dukungan kepada Anies di Pilpres 2024 pada Jumat (1/9/2023).

Keputusan itu diambil sehari sebelum deklarasi Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar pada Sabtu (2/9/2023).

Demokrat sekaligus juga menyatakan keluar dari Koalisi Perubahan bersama PKS dan NasDem yang masih mendukung Anies.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi memprediksi Partai Demokrat lebih berpotensi bergabung dengan koalisi Prabowo Subianto.

Menurutnya, Partai Demokrat masih memiliki sejumlah opsi usai memutuskan keluar dari Koalisi Perubahan. Pertama, membentuk poros baru dengan PKS dan partai lain, bergabung dengan gerbong pengusung Prabowo Subianto, atau opsi lain bergabung dengan koalisi PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo.

Namun, Burhanuddin menilai potensi Demokrat membentuk poros baru atau merapat ke Ganjar lebih kecil mengingat riwayat hubungan Susilo Bambang Yudhoyono dengan Megawati Soekarnoputri.

"Jadi potensi Demokrat untuk bergabung memang lebih besar ke Pak Prabowo. Meski pun lagi-lagi kita perlu lebih sabar untuk menunggu pergerakan Partai Demokrat ke depan," katanya.

Sumber: wartakota
BERIKUTNYA
SEBELUMNYA
Ikuti kami di Google Berita