GELORA.CO - Pemerintah akhirnya turun tangan menangani kisruh warga Pulau Rempang, Batam, soal pembangunan Rempang Eco City. Sejumlah janji akan dipenuhi pemerintah agar bisa melindungi investasi jumbo dari perusahaan kacal asal Chinaa di Pulau Rempang.
Setidaknya, terdapat tiga janji pemerintah yang diungkapkan oleh Menteri Investasi/ Kepala Badan Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Janji ini disepakati, setelah adanya pertemuan antar menteri dan pejabat di sekitar Pulau Rempang.
Tiga janji tersebut diantaranya:
1. Pemerintah berjanji menyiapkan tanah seluas 500 meter persegi per Kepala Keluarga
2. Pemerintah berjanji memberikan rumah dengan tipe 45 yang nilainya kurang lebih sekitar Rp 120 juta
3. Pemerintah berjanji memberikan uang tunggu transisi sampai dengan rumahnya jadi, per orang sebesar Rp 1,2 juta dan biaya sewa rumah Rp1,2 juta. Termasuk juga dengan tanam tumbuh, keramba ikan, dan sampan di laut.
"Yang kali ini harus saya sampaikan adalah, bagi warga yang memang alas hak nya sudah ada dan bangunannya itu bagus, yang bukan tipe 45. Contoh, bangunannya bagus tapi ternyata rumahnya itu dihargai Rp 350 juta, itu akan dilihat oleh KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik), dan selisihnya itu akan diselesaikan oleh BP Batam. Termasuk dengan keramba, tanaman, sampan, semua ini akan dihargai secara proporsional sesuai dengan mekanisme dan dasar perhitungannya," ujar Bahlil yang dikutip, Selasa (19/9/2023).
Penanangan dilakukan secara lembut
Bahlil mengatakan, pemerintah juga sepakat agar penanganan hingga penyelesaian ganti rugi warga Rempang dilakukan secara lembut. Sebelumnya, terjadi bentrokan antara aparat dengan dalam penanganan ganti rugi tersebut.
"Dan kita harus melakukan komunikasi dengan baik seperti sebagaimana layaknya lah. Kita ini kan sama-sama orang kampung, ya kita harus bicarakan," jelas dia.
Gelar rapat
Sebelumnya, sejumlah menteri dijadwalkan membahas percepatan pengembangan kawasan Rempang Eco-City di Batam, Kepulauan Riau, Minggu (17/9/2023).
Kepala Biro Promosi, Humas dan Protokol Ariastuty Sirait mengatakan, dalam kegiatan itu Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia akan melakukan rapat koordinasi percepatan pengembangan investasi ramah lingkungan di kawasan Pulau Rempang, Kota Batam.
Dalam rapat tersebut Menteri Bahlil mengundang Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Agraria Tata Ruang (ATR)/BPN Hadi Tjahjanto, Wakapolri, Wakil Jaksa Agung, Kepala BIG (Badan Informasi Geospasial), Gubernur Kepulauan Riau, Kepala BP Batam, dan Forkopimda Provinsi Kepri.
Diketahui, sebelumnya Menteri Bahlil mengungkapkan telah mendapat arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk kembali turun ke Kota Batam guna mengawal percepatan pengembangan kawasan Rempang.
Sumber: suara