GELORA.CO -Belakangan ini muncul rumor hanya akan terbentuk dua poros koalisi di Pilpres 2024. Diisukan bahwa Ganjar Pranowo akan berpasangan dengan Prabowo Subianto untuk melawan pasangan yang sudah terlebih dahulu deklarasi, yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.
Analis politik Ahmad Khoirul Umam menilai PDI Perjuangan selaku pengusung Ganjar tengah melakukan negosiasi ulang untuk membentuk koalisi satu ini.
Namun bukan hanya itu, Khoirul juga menduga bahwa Presiden Joko Widodo lah yang menjadi mastermind di balik isu panas koalisi tersebut.
"Kalau kita cermati, elemen kekuatan besar yang mencoba mengawinkan ini, let's say Pak Jokowi," kata Khoirul, seperti dikutip dari kanal YouTube METRO TV, Jumat (22/9/2023).
Khoirul kemudian merujuk pada beberapa pertemuan yang pernah terjadi beberapa waktu belakangan, di mana menurutnya semua mengerucut pada kemungkinan adanya negosiasi untuk membentuk koalisi Ganjar-Prabowo maupun sebaliknya.
"Itu manifestasi dari aspirasi kekuasaan di lingkaran kepresidenan. Oleh karena itu rasanya ini masih mencoba melakukan negosiasi ulang, mungkin terkait informasi tadi, Pak Jokowi sudah mengantongi berbagai macam data intelijen untuk menegosiasikan ulang PDIP mengubah strategi," terang Khoirul.
Hal ini, menurut Khoirul, tidak lepas dari semakin melemahnya pengaruh PDIP untuk memenangkan Pemilu 2024.
"3-4 bulan lalu PDIP betul-betul powerful. Tapi realitas pembentukan kutub koalisi per hari ini, sorry to say, memang PDIP berada pada satu peringkat yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi," tutur Khoirul.
Menurutnya koalisi Prabowo Subianto mengantongi 45% suara. Lalu koalisi Anies-Imin diduga meraup 29% suara, sementara PDIP dan PPP hanya mendapatkan 25% suara.
Situasi inilah yang dinilai berbahaya oleh PDIP, bahkan ketika capresnya lolos ke putaran kedua dan menyingkirkan Anies-Imin di putaran pertama Pilpres 2024.
Sebab menurutnya partai-partai koalisi Prabowo kemungkinan besar akan merapat ke kubu Prabowo dan semakin mempersulit PDIP untuk meraih kemenangan.
"Jika kemudian itu terjadi, maka PDIP berpotensi kalah di Pilpres dan Pileg. Supaya ini tidak menjadi beban bagi Pak Jokowi, apalagi beliau petugas partai dari PDIP, maka tanggung jawab moral dalam konteks ini adalah meletakkan basis negosiasi antara PDIP dan Gerindra," tandasnya.
Sumber: suara