GELORA.CO -Partai Demokrat meninggalkan Koalisi Perubahan untuk Persatuan karena asas keadilan dan kesetaraan yang selama ini menjadi landasan kerja sama dilanggar begitu saja oleh Nasdem dan Anies Baswedan.
Hal ini menjadi sikap penting dalam politik agar masing-masing dapat memegang teguh komitmen yang menjadi landasan terbentuknya koalisi.
Demikian disampaikan kader muda Partai Demokrat, Abdullah Rasyid, menanggapi pernyataan dari kader Partai Nasdem yang menuding mereka keluar koalisi karena kepentingannya tidak diakomodir.
“Landasan kerja sama dilanggar begitu saja oleh Nasdem. Dan Anies pasrah bongkokan mendudukan diri sebagai petugas partai ketimbang pemimpin koalisi sebagaimana diamanatkan dan disepakati dalam Piagam Koalisi. Tidak ada jaminan perilaku tercela ini tidak terulang lagi, terutama menjelang akhir masa pendaftaran capres-cawapres. Demokrat tidak ingin tersandera,” kata Abdullah Rasyid, dikutip Kantor Berita RMOLSumut, Minggu (3/9).
Politikus asal Sumatera Utara yang juga menjabat Sekretaris DPP Partai Demokrat ini menegaskan, landasan kerja sama ini ditandai dengan beberapa kesepakatan. Di antaranya Anies sudah memilih AHY sebagai cawapres sejak 14 Juni. Keputusan ini sudah disampaikan kepada para pimpinan parpol dan diterima. Ini ditegaskan lagi dengan memo tertulis pada 25 agustus yang juga sudah dijawab oleh AHY.
Di sisi lain, Muhaimin Iskandar juga bukan pilihan Anies. Sebab, hal ini tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Anies mengenai cawapresnya.
“Anies-Muhaimin Iskandar adalah pilihan Surya Paloh yang diterima begitu saja oleh Anies, tanpa konsultasi dengan pimpinan parpol-parpol lainnya,” ujarnya.
Ketidakhadiran PKS pada acara deklarasi Anies-Muhaimin Iskandar menjadi salah satu bukti bahwa penetapan pasangan tersebut tanpa konsultasi dengan pimpinan parpol lain.
“Para pengamat yang kritis seperti Rocky Gerung bahkan sampai mengatakan Surya Paloh dan Anies bukan hanya mengkhianati Demokrat tapi juga semangat perubahan rakyat,” pungkasnya.
Sumber: RMOL