GELORA.CO - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang juga Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas sangat menyesalkan usulan yang disampaikan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), yang menghendaki semua tempat ibadah berada di bawah kontrol pemerintah.
"Usulan dari yang bersangkutan jelas-jelas bertentangan jiwa dan semangatnya dengan UUD 1945 pasal 29 ayat 2 bahwa negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu dan juga bertentangan jiwa dan semangatnya dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat," kata Anwar Abbas dalam keterangannya yang diterima Inilah.com di Jakarta, Selasa (5/9/2023).
Jadi, Anwar Abbas menekankan kebebasan beribadah dan berpendapat di Indonesia sudah merupakan sebuah hak yang dilindungi oleh konstitusi. Oleh karena itu jika kepala BNPT mengusulkan agar rumah ibadah diawasi dan dikontrol oleh pemerintah ini jelas sebuah langkah mundur dan mencerminkan cara berpikir serta bersikap yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sudah kita bangun dan kembangkan selama ini secara bersusah payah.
"Cara berpikir dan bersikap yang disampaikan oleh kepala BNPT tersebut jelas-jelas tidak baik dan tidak benar karena mengarah kepada corak kepemimpinan yang tiranic dan despotisme yang lebih mengedepankan pendekatan security approach dan mengabaikan pendekatan-pendekatan yang lebih bersifat dialogis, objektif, dan rasional," ungkap Anwar Abbas.
Ia menambahkan, cara-cara kepemimpinan seperti ini biasanya digunakan orang dalam kepemimpinan yang bersifat otoritarianisme dan hal itu sudah jelas tidak sesuai jiwa dan semangatnya dengan falsafah dan hukum dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila dan UUD1945.
Sumber: inilah