GELORA.CO, Jakarta - Upaya dan komitmen Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Dudung Abdurachman menjaga netralitas TNI dari kegiatan politik praktis mendapat respon positif dari tokoh NU Muhammad AS Hikam dan tokoh muda Muhammadiyah Sunanto (Cak Nanto). Hal ini disampaikan mereka menanggapi himbauan KSAD Dudung yang meminta purnawiran TNI tidak menggunakan atribut TNI saat melakukan kegiatan berbau politis.
“Kalau pimpinan TNI sudah mengatakan sesuatu itu pasti berdasarkan aturan resmi. Pak Dudung bersikap hati-hati dan besikap waspada sebab bagaimanapun citra TNI di mata masyarakat kan sangat bagus. Mungkin pak Dudung khawatir kalau sampai menggunakan seragam dan lain-lain nanti seolah-olah TNI dikesankan oleh publik ikut campur,” ujar Hikam saat dihubungi, Selasa (15/8/2023).
Menurut Hikam, apa yang sampaikan Jenderal Dudung kepada purnawirawan tersebut sebagai bentuk implementasi dari norma yang ada dalam tubuh TNI. Karena itu, komitmen Dudung menjaga netralitas TNI dalam urusan politik praktis harus dihormati. Purnawirawan memang tidak dilarang terjun ke politik praktis karena mereka sudah menjadi warga negara sipil. Tapi, menggunakan atribut TNI yang berpotensi merusak citra TNI sendiri harus dihindari.
“Normanya adalah TNI berasal dari rakyat karena itu di dalam soal politik TNI tidak mau ikut campur atau bercampur dengan politik praktis. Salah satu implementasinya adalah purnawirawan TNI walau punya hak sebagai warga negara sipil tapi jangan sampai menggunakan atribut-atribut yang terkesan bahwa itu atribut TNI,” katanya.
Menurut Hikam, penggunaan atribut TNI tidak berdampak pada institusi resmi TNI itu sendiri. Sebab, publik sudah bisa membaca dan membedakan institusi resmi TNI dan purnawirawan TNI yang berkegiatan politik.
“Kalau TNI resmi itu kan politik negara, dan tidak akan berpolitik praktis. Tapi kalau sudah purnawirawan sudah menjadi warga negara sipil walau tentu beliau-beliau itu sudah pernah berkecimpung di TNI maka sapta marga akan tetap ada, tidak bisa hilang. Tapi tidak ada kaitannya dengan institusi resmi TNI,” paparnya.
Hikam juga menyampaikan bahwa sejarah TNI lahir dari rakyat dan akan kembali kepada rakyat. Karenanya, TNI dan rakyat tidak bisa dipisahkan.
“Dari zaman kelahirannya TNI berasal dari rakyat. Kan ada negara yang tentaranya itu bersal dari kalangan bangsawan. Tapi kalu pengalaman dari sejarah TNI aslinya , mau diapakan saja tidak bisa berubah. Kan ada pimpinan, ada kebijakan,” tegasnya.
Hal yang sama disampaikan mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Sunanto atau Cak Nanto. Menurut Cak Nanto, netralitas TNI sudah diatur dalam UU.
“Maka untuk menjaga martabat organisasi TNI maka simbol ke TNI an tidak seharusnya dipakai agar kelembagaan TNI berada dalam jalur yang semestinya,” ucap Cak Nanto.
Cak Nanto mengatakan apa yang disampaikan KSAD Dudung yang meminta purnawirawan tidak menggunakan atribut TNI bukan sekedar himbauan. Tapi, hal itu sebagai upaya Jenderal Dudung mewaspadai perpecahan dan menjaga marwah TNI.
“Ini tak bisa dihindarkan kalau simbol-simbol itu dipakai di dalam politik. Saya berharap TNI menjadi garda terdepan dalam mwngawal proses demokrasi nanti. Purnawirawan tidak masalah dalam berpolitik tapi memakai atribut TNI itu menurut saya tidak pas karena itu menjadi simbol netralitas yang harus dijaga. Dan itu menurut saya bagian menurunkan derajat cita-cita TNI dalam mewujudkan netralitasnya itu. Saya harap purnawirawan menghormati alamamater yang selama ini dibanggakan,” tegasnya.
Cak Nanto juga mengapresiasi KSAD Dudung sebagai Jenderal Sudirman masa kini dalam merawat kerakyatan, kebangsaan dan Pancasila. Dia mendukung upaya Jenderal Dudung menjaga stabilitas keamanan dan politik tanah air, yang berpedoman pada Pancasila. TNI, rakyat dan Pancasila tak bisa dipisahkan.
“Karena satu kesatuan terbentuknya TNI di dalam membangun bangsa bagian upaya mnjaga NKRI dan Pancasila sebagai pedoman bernegara,” pungkas Cak Nanto. []