GELORA.CO - Pihak TNI merespons DPR terkait adanya desakan evaluasi dan Panglima TNI Yudo Margono turun tangan menangani kasus penggerudukkan sejumlah prajurit TNI Kodam I/Bukit Barisan di Polrestabes Medan.
Kapuspen TNI Laksamana Muda Julius Widjojono memandang evaluasi seharusnya dilakukan hanya sebatas di tingkatan Kodam.
"Menurut saya idealnya diselesaikan secara berjenjang kewilayahan Kodam saja," ujar Julius saat dihubungi, Selasa (8/8/2023).
Mengenai desakan Panglima TNI turun gunung mengatasi kasus itu, Julius menyebut jabatan tersebut hanya memiliki fungsi secara organisasi bukan ranah pembinaan guna mengurai masalah.
"Bisa dituntaskan Kodam I BB (Bukit Barisan). Panglima TNI secara fungsi organisasi hanya pengguna bukan pembina," jelas Julius.
TNI Didesak Evaluasi
Sebelumnya Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid, merasa prihatin dengan adanya puluhan prajurit Kodam I/Bukit Barisan mendatangi Mako Polrestabes Medan, pada Sabtu 5 Agustus 2023. Menurutnya, harus ada evaluasi dari adanya aksi tersebut.
Adapun aksi puluhan prajurit TNI itu yakni untuk ke Gedung Satreskrim Polrestabes Medan mempertanyakan terkait proses hukum dan penahanan terhadap ARH dalam kasus dugaan pemalsuan surat keterangan tanah.
"Yang dilakukan tidak benar. Kodam 1 perlu evaluasi diri atas tindakan prajuritnya yang tidak terpuji. Saya prihatin mendengarnya, sebagai Ketua Komisi 1 dan ini terjadi di dapil saya," kata Meutya kepada wartawan, Senin (7/8/2023).
Menurutnya, evaluasi penting dilakukan mengingat hal tersebut dikhawatirkan merusak citra TNI itu sendiri.
"Semoga segera ada evaluasi untuk perbaikan ke depan agar kesalahan segelintir kecil ini tidak merusak kepercayaan kepada TNI secara keseluruhan yang saat ini tengah bagus-bagusnya," tuturnya.
Panglima Diminta Turun Tangan
Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani meminta Panglima TNI Jenderal Laksamana Yudo Margono untuk memberikan atensi terkait adanya puluhan prajurit TNI Kodam I/Bukit Barisan mendatangi Mako Polrestabes Medan.
"Komisi 3 minta atensi Panglima TNI atas kejadian di Polrestabes Medan dimana sejumlah anggota TNI aktif mendatangi Polrestabes tersebut dan melakukan "pressure" kepada Kasatreskrim dan jajarannya," kata Arsul kepada wartawan, Senin (7/8/2023).
Menurut Arsul, adanya kejadian tersebut bukan menjadi contoh yang baik. Justru, kata dia, hal tersebut bisa menurunkan kredibilitas institusi TNI sendiri.
"Padahal TNI saat ini merupakan institusi yang tingkat kepercayaannya dari publik sangat tinggi. Dari apa yang beredar secara viral tersebut, sejumlah kalangan masyarakat sipil menilai bahwa apa yang terjadi tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk intervensi terhadap proses hukum yang sedang dijalankan oleh penegak hukum Polri," tuturnya.
Arsul menilai, mengupayakan seorang tersangka yang ditahan untuk ditangguhkan itu adalah hal yang sah saja, namun ada prosedur yang harus diikuti.
Sumber: suara