GELORA.CO - Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Suhud Aliyudin, mengkritisi soal pernyataan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Joko Agus Setyono yang menyebut Taman Ismail Marzuki (TIM) dan Jakarta International Stadium (JIS) salah dari lahir.
Ia pun meminta Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono untuk melakukan evaluasi.
Suhud mengatakan, pernyataan Joko ini telah membuat geger publik dan menimbulkan pro-kontra. Selaku wakil rakyat, ia menyayangkan apa yang dikatakan Joko.
"Saya kira ini pernyataan yang perlu kami pertanyakan atau saya pertanyakan sebagai anggota dewan atau wakil masyarakat," ujar Suhud di gedung DPRD DKI, Jumat (4/8/2023).
Suhud mengatakan, pembangunan dua bangunan itu sudah melewati proses panjang yang melibatkan sejumlah stakeholder. Mulai dari perencanaan, pembahasan di tingkat DPRD, hingga pembangunan sudah dilaksanakan untuk mewujudkan TIM dan JIS.
"Dan setelah pelaksanaan pun itukan diaudit dan hasilnya sudah sama-sama kita ketahui kinerja Pemprov sangat baik," ucapnya.
Karena itu, ia meminta Heru segera melakukan evaluasi atas apa yang dikatakan Joko itu demi meredam keributan di tengah publik.
"Saya meminta kepada Pj Gubernur untuk mengevaluasi hal ini secara serius karena hal ini berpotensi menimbulkan kegaduhan di tengah situasi kita sama-sama ingin membangun, melanjutkan pembangunan Jakarta," ucapnya.
"Dan jangan sampai kita terjebak dalam polemik yang tidak diperlukan, menghabiskan energi kita," tambahnya memungkasi.
Kritik JIS
Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono mengkritisi soal pengelolaan Jakarta International Stadium (JIS) dan revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM). Ia menyebut dua proyek itu sejak awal sudah salah urus.
Akibatnya, kata Joko, kedua proyek itu malah menjadi beban bagi PT Jakarta Propertindo (Jakpro) yang mengerjakannya. Catatan dari DPRD DKI Jakarta juga memberikan pandangan yang sama.
"Jadi memang kami mengakui bahwa TIM dan JIS ini salah sejak lahir," ujar Joko dalam rapat hasil pembahasan terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD DKI Jakarta Tahun 2022 di gedung DPRD DKI, Kamis (3/8/2023).
Menurut Sekda yang baru menjabat sejak Februari 2023 ini, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seharusnya hanya ditugaskan untuk membangun proyek infrastruktur dari pemerintah.
"Semestinya, penugasannya seperti halnya pemerintah pusat menugaskan Adi Karya membuat LRT Jabodebek itu tidak sama dengan pemerintah DKI Jakarta di dalam memberikan penugasan," ucap Joko.
Sementara di Jakarta, Pemprov DKI selama ini malah mengalokasikan dana lewat anggaran Penyertaan Modal Daerah (PMD) kepada BUMD untuk membangun. Tak hanya itu, BUMD juga ditugaskan untuk mengelola infrastruktur tersebut setelah sudah berdiri.
"Penugasan yang dilakukan pemerintah DKI Jakarta itu memberikan PMD dan kemudian akhirnya aset dan sebagainya itu menjadi miliknya BPMD. Karena milik BUMD, sehingga ini membebani biaya pemeliharaan, kemudian biaya penyusutan," ucapnya.
Padahal, JIS dan TIM yang menelan anggaran triliunan rupiah juga malah belum bisa memberikan keuntungan dari pemanfaatan penyewaan gedung.
Bahkan, Jakpro masih harus mengeluarkan biaya operasional yang juga cukup besar setiap tahunnya.
Akibatnya, keuangan perusahaan Jakpro menjadi tak sehat dan tak bisa menghasilkan dividen kepada Pemprov DKI selama empat tahun terakhir.
"Kalau ini dari PMD, artinya ini menjadi asetnya Jakpro. Setelah menjadi asetnya Jakpro, biaya pemeliharaan harus ditanggung oleh Jakpro, biaya penyusutan ini yang sangat besar harus ditanggung oleh Jakpro, sehingga ini akan menjadi beban yang sangat tinggi di Jakpro," tuturnya.
Ke depannya, Joko menyatakan Pemprov DKI bakal mencari solusi agar TIM dan JIS bisa memberikan keuntungan bagi pendapatan daerah.
"Kita saat ini sedang mengupayakan ini supaya bisa maksimal di dalam komersialnya," pungkasnya.
Sumber: suara