OLEH: ADIAN RADIATUS
ROCKY Gerung adalah satu nama yang tak asing lagi di belantika dunia politik Indonesia. Tak ada satupun akademisi dan kaum intelektual termasuk elite politik yang tidak mengenalnya. Fansnya banyak, yang antipati termasuk alergi juga banyak. Itulah RG alias si Rocky Gerung.
Dalam bahasa umum, RG ini dibilang sebagai kaum cerdik pandai. Menguasai ilmu yang diucapkannya. Termasuk segala pandangan dan pemikirannya ada di sana. Paket komplet lah. Yang mencoba memberi kritik nilai pada dirinya akan mendapat balasan pandangan yang seru bahkan terkadang sulit untuk dibantah maupun menimpalinya.
Kemampuannya memberi analisis praktis atas suatu kebijakan politik atau sosial oleh penguasa cenderung menjadi referensi kalangan aktivis. Apalagi kelompok oposisi, dan meskipun benar dan realistis tapi soal digubris atau tidak oleh penguasa adalah urusan lain.
Memang di era kepemimpinan presiden ketujuh ini sedang minim karakter besar hati para penguasa. Baperan, tak mampu membantah dan yang terjadi upaya membalasnya pun terkesan secara pinjam tangan pihak lain. Rakyat dibakar emosinya bukan diberi ruang belajar berdemokrasi secara nalar sehat dan dewasa.
Urusan narasi "bajingan tolol" yang merupakan paralel dari pandangan politik secara hak kritik demokratik rakyat yang cerdas cara seorang cendekiawan akhirnya malah menjadi bukti empiris masih adanya tipikal mental "bajingan tolol" yang seakan punya hak atas "nyawa" Rocky Gerung.
Apa yang terjadi pada RG sesungguhnya bagian fakta gagalnya reformasi mental yang menjadi salah satu tujuan politik Presiden Jokowi. Dan bukan salahnya meskipun presiden adalah lembaga kebijakan tertinggi dalam membangun bangsa dan negaranya.
Apakah para petinggi negara termasuk Istana tak pernah terlintas untuk justru bagaimana sebaiknya dapat memberdayakan keilmuan doktrin moral dan etika berdemokrasi, berbirokrasi, hingga berbangsa dan bernegara sosok Rocky Gerung ini ketimbang antipati bahkan cenderung "memusuhinya"?
Tentu saja hal itu dapat dilakukan dengan mencermati kritikan dan pandangannya di mimbar luar bebas di manapun atau diangkat sebagai konsultan negara.
Sehingga dengan demikian pemanfaatan anak bangsa ini dapat dijadikan model contoh di bidang lain, ketimbang sekadar memelihara "geng buzzer" yang lebih banyak mudharat daripada manfaatnya.
(Penulis adalah pemerhati sosial politik)