GELORA.CO - Dugaan kebocoran data penduduk yang disebut-sebut mencapai 377 juta disorot tajam Fraksi Partai Nasdem DPR RI. Terutama terkait penindakan terhadap para pelaku.
Anggota DPR RI Fraksi Nasdem, Muhammad Farhan menjelaskan, dugaan kebocoran data penduduk tersebut seharusnya bisa ditindak aparat penegak hukum.
“Apakah kita bisa menangkap dengan mengidentifikasi si pembobol datanya? Kita kembalikan kepada polisi dan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara),” ujar Farhan di Djakarta Theatre, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (20/7).
Menurutnya, penegakan hukum terhadap pembobol data pribadi masyarakat seharusnya menggunakan regulasi yang telah disahkan DPR RI.
“Kasus kebocoran data ini kita tinggal menunggu implementasi dari UU PDP (Perlindungan Data Pribadi),” tutur Anggota Komisi I DPR RI ini.
Namun, sejauh ini legislator yang pernah menjadi presenter televisi itu belum melihat penerapan UU PDP, mengingat kebocoran data terus terjadi dan terduga pelaku tak pernah tertangkap.
“Implementasikan (UU) PDP, artinya nanti kita akan bisa melakukan atau menerapkan sanksi atau validata yang kebobolan. Ini penting,” tutup Farhan.
Kebocoran ratusan juta data kependudukan tersebut bermula dari unggahan akun Twitter @DailyDarkWeb, yang menampilkan laman forum hacker BreachForums.
Dalam laman yang terpampang itu, hacker dengan nama akun RRR itu menawarkan 337 juta data penduduk yang berasal diduga hasil peretasan dari server dukcapil.kemendagri.go.id.
Data-data yang ditawarkan dalam forum itu berisi informasi data kependudukan seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap, tanggal lahir, nomor akta lahir, golongan darah, agama, dan status pernikahan.
Selain itu, juga terdapat data bapak dan ibu kandung yang dilengkapi nama lengkap dan NIK, pendidikan terakhir, serta jenis pekerjaan.
Dengan angka yang sangat besar, ada kemungkinan turut memuat data orang yang sudah meninggal dunia. Sebab, jumlah penduduk Indonesia pada 2023 "hanya" 277,43 juta jiwa.
Sumber: rmol