Penulis: Damai Hari Lubis
Pengamat Hukum dan Politik Mujahid 212
Andaikan, isu korupsi benar dilakukan oleh Prabowo Subianto/ PS. Kemudian menguap, nir proses dari para aparatur penegak hukum, maka identik dengan proses hukum yang stagnan kepada para pelaku delik, yakni beberapa orang yang diduga korupsi -para pejabat tinggi di kabinet Jokowi- seperti; Airlangga, Zulhas, Tito, Soeharso Monoarfa, Bimo Nandito Artiredjo, LBP dengan bisnis PCR-nya, juga pelaku delik umum Muhaimin serta para komisaris BUMN. Juga LBP dengan pernyataan bohong, terkait big data 110 juta yang menimbulkan kegaduhan dan korban nyawa juga harta benda.
Terlebih jika flash back ke Pemilu Pilpres 2014 dan Pilpres 2019, apa jadinya negara ini, jika dipimpin oleh seorang PS. Yang ternyata kepribadiannya model hulu balang pada sistim monarki klasik, yaitu ABS atau sycophant, dengan pola memuji-muji Jokowi pimpinannya, walau kritik keras kelompok masyarakat hampir menghiasi sepanjang hari dan sepanjang tahun, sampai melahirkan demo yang berjilid-jilid terhadap banyak kebijakan Jokowi, lalu munculkan gugatan dari kelompok aktivis, baik di Mahkamah Konstitusi maupun badan peradilan umum, oleh sebab Jokowi selaku presiden, sering berlaku suka-suka dalam membuat regulasi, juga fantastis, puluhan kali dirinya melakukan kebohongan, serta banyak bias dalam menerapkan diskresi politik serta melahirkan sistim perundang-undangan yang overlapping terhadap UUD 1945, termasuk melakukan pembiaran adanya tindak pidana atau obstruction of justice terhadap delik yang dilakukan oleh para petinggi serta beberapa menteri kabinetnya.
Namun PS tidak indahkan realitas politik dan sosiologis kontemporer, justru PS sycopant kepada Jokowi, tidak tanggung-tanggung, praktek pola menjilat yang ia lakukan melalui statemen, lalu ia publis sendiri, contoh; 'ternyata Jokowi lebih cerdas satu digit diatas dirinya', 'Jika jadi presiden pun dirinya akan mencontoh susunan kabinet yang sama dengan Jokowi', 'berani angkat saksi Jokowi is on right track', serta akan mencontoh dan melanjutkan gaya kepemimpinan Jokowi.
Walau pada kenyataannya, leadership Jokowi amat banyak kekurangan, diantaranya LBP dijadikan super minister, dengan mengemban lebih dari 5 jabatan penting, menteri kesehatan bukan seorang ahli medis, Erick Thohir diberi ganda jabatan, dan beberapa komisaris, dan menteri terpapar korupsi serta amoral.
Sebaliknya, berbeda dimata PS sosok Jokowi nampak bak role model atau panutan, baik kebijakan, kecerdasan serta kearifan dan budipekerti.
Bercermin daripada faktor perilaku PS jika dihubungkan keterlibatannya di masa orde baru, dalam kasus penculikan beberapa aktivis 1998, maka andai saja dirinya memperoleh kursi RI 1 di Pemilu Pilpres 2014 dan 2019, tidak mustahil PS sang pengusaha sukses, dengan kepribadiann yang 'labil' atau delusional menurut pendapat jurnalis Desi Anwar, pada tahun 2014. Oleh karena karakteristik PS yang demikian, kemungkinan PS. akan menerapkan metode dengan teori hukum besi olgarki (iron law of oligarchy), prediksi akan pola kepemimpinan ini, bisa jadi tepat, terlebih jika dihubungkan dengan gejala gejala dirinya yang terindikasi korupsi oleh temuan publik, didalam pekerjaan 3 buah projek pemerintah, yakni projek food estate, BTS dan Alustista, yang estimasinya kerugian negara mencapai kisaran puluhan, bahkan ratusan trilyun.
Maka andai PS menjabat presiden, dengan faktor kepribadian yang ia miliki, berikut dominasi kekuasaan dan chanse yang ada, leadership PS cenderung lebih otorarian daripada Jokowi, bahkan berpeluang besar melahirkan bandit free.
Untuk itu para pendukung, dan seluruh simpatisan PS pada Pemilu 2014 dan 2019 harus bersyukur, lalu ambil hikmahnya, PS kalah dalam dua kali pilpres dimaksud. Maka ideal tentunya, memicu kesadaran bangsa ini yang tetap berharap akan demokratisasi dan harmonisasi kehidupan dalam berbangsa dan bernegara, untuk bertekad kuat, mencegah perolehan kursi RI 1 oleh Prabowo di Pemilu Pilpres 2024. (*)