GELORA.CO -Pemerintah Indonesia resmi mencabut status pandemi Covid-19 pada Rabu (21/6/2023). Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjelaskan pencabutan status pandemi dilakukan karena masyarakat sudah kebal virus dan kasus harian Covid-19 juga menurun drastis.
Gubernur DIY, Sri Sultan HB X pun menanggapi kebijakan peralihan masa pandemi menjadi endemi. Meski status pandemi dicabut, Sultan memastikan pemerintah masih menanggung biaya pengobatan pasien Covid-19.
"Ya sudah [endemi] tapi kan masih ada [pasien Covid-19] yang di rumah sakit," papar Sultan di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Jumat (23/6/2023).
Hingga saat ini, menurut Sultan, Presiden belum memberi instruksi lebih lanjut kepada daerah terkait peralihan status dari pandemi ke endemi. Namun pemerintah tengah membuka opsi jika biaya pengobatan pasien Covid-19 akan ditanggung BPJS Kesehatan.
Namun keputusan tersebut belum final. Jika tidak disetujui, maka biaya pengobatan bakal ditanggung masyarakat.
"Ya masih tetap pengobatan dilakukan oleh bpjs mungkin kalau disetujui pemerintah. Kalau nggak ya dibayari dewe-dewe [bayar sendiri-sendiri]," katanya.
Sultan memastikan hingga saat ini Pemda DIY masih membuka RS rujukan Covid-19 untuk warga yang terpapar Covid-19. Pemda pun masih menunggu kebijakan lanjutan dari pusat terkait peralihan status pandemi ini untuk menentukan kebijakan di level daerah.
"Yang di rumah sakit masih kita fasilitasi. Bukan berarti dinyatakan endemi tidak ada yang kena. Kita tetap fasilitasi. Pengobatan tetap siaga," paparnya.
Secara terpisah Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto meminta Pemda DIY tetap mengalokasikan anggaran untuk penanganan Covid-19 meski status pandemi dicabut.
"Nanti bisa dipilah mana pasien covid yang masih membutuhkan anggaran dari pemda, termasuk bila harus dirawat di rumah sakit. Kalau hanya istirahat di rumah bisa sendiri-sendiri," ujarnya.
Sumber: suara