Sirkuit Mandalika Sukses Gelar MotoGP, Dirut InJourney Pusing Harus Bayar Utang Rp4,6 Triliun

Sirkuit Mandalika Sukses Gelar MotoGP, Dirut InJourney Pusing Harus Bayar Utang Rp4,6 Triliun

Gelora News
facebook twitter whatsapp


GELORA.CO - Kesuksesan MotoGP dan World Superbike di Sirkuit Mandalika ternyata meninggalkan masalah besar. Holding BUMN pariwisata InJourney menangguk utang Rp4,6 triliun.

Holding BUMN pariwisata InJourney melalui PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) tengah menanggung utang Rp4,6 triliun dari proyek Sirkuit Mandalika.

Direktur Utama (Dirut) InJourney, Dony Oskaria menjelaskan, utang tersebut terbagi dalam dua term pembayaran. Kewajiban pembayaran jangka pendek (short term) yang harus menyediakan dana hingga Rp1,2 triliun. Belum lagi kewajiban jangka panjang (long term) mencapai Rp3,4 triliun.

“Terus terang, saya tidak bisa selesaikan kewajiban yang short term ini, di antaranya untuk bayar pembangunan grand stand, VIP Vilage, sama kebutuhan modal kerja saat penyelenggaraan event,” kata Doni saat RDP dengan Komisi VI DPR RI, Rabu 14 Juni 2023.

Doni memaparkan, satu-satunya untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendek ini, dirinya mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1,05 triliun untuk ITDC.

Sedangkan kewajiban jangka panjang yang sebesar Rp3,4 triliun, Doni memaparkan sejumlah strategi. Pertama, pihaknya akan menghilangkan biaya-biaya, salah satunya dengan menghapus event World Superbike (WSBK) dari Sirkuit Mandalika. Ini karena event tersebut memberikan kerugian hingga Rp100 miliar.

Selain itu, MGPA yang merupakan pengelola Sirkuit Mandalika akan mengaktifkan sirkuit untuk ajang internasional lainnya yang lebih menguntungkan.

Langkah lain, ITDC akan mengundang swasta untuk berinvestasi di lahan sekitar Sirkuit Mandalika. Saat ini, ITDC memiliki hak pengelolaan lahan 1.200 hektare.

“Hanya saja nanti price-nya akan kita review terlebih dahulu. Karena saat ini price yang ditawarkan itu harganya tiga kali lipat lebih mahal dari kalau kita beli lahan di sana, jadi tidak ada investor yang masuk,” curhatnya ke DPR. (*)

Sumber: herald
BERIKUTNYA
SEBELUMNYA
Ikuti kami di Google Berita