Sandiaga Uno Heran WSBK-MotoGP Bikin Sirkuit Mandalika Rugi, Pengamat: KPK Mana KPK

Sandiaga Uno Heran WSBK-MotoGP Bikin Sirkuit Mandalika Rugi, Pengamat: KPK Mana KPK

Gelora Media
facebook twitter whatsapp


GELORA.CO -Pengamat Kebijakan Publik Gigin Praginanto mengomentari respon Sandiaga Uno atas kerugian yang diderita Sirkuit Mandalika imbas gelaran MotoGP dan motor World Superbike (WSBK).

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) itu heran sirkuit tersebut rugi padahal kementerian yang dipimpinnya ikut mengeluarkan uang untuk ajang tersebut.

"Terkait penyelenggaraan, itu business to business (b to b). Apabila penyelenggaraan itu dilakukan dengaan penuh profesionalisme dan perhitungan yang tepat... Karena di WSBK, MotoGP pada 2022 itu, kami pemerintah yang membayar. Kemenparekraf yang membayar saat itu," katanya seperti dikutip dari Antara, Selasa (20/6).


Menanggapi hal tersebut, Gigin meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ikut turun tangan dalam memeriksa perihal kerugian tersebut.

“KPK mana KPK,” ujar Gigin, dikutip Suara Liberte dari akun Twitter @giginpraginanto pada Selasa (20/6/2023).

Diketahui Holding BUMN pariwisata InJourney melalui PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) yang menanggung utang Rp4,6 triliun dari proyek Sirkuit Mandalika.


Direktur Utama (Dirut) InJourney, Dony Oskaria, menjelaskan bahwa utang tersebut terbagi dalam dua term pembayaran yaitu jangka pendek (short term) dan jangka panjang (long term) dengan masing-masing nilainya yaitu Rp1,2 triliun dan 3,4 triliun.


Saat RDP dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (14/6/2023), Dony mengatakan dirinya kesulitan untuk membayar utang jangka pendek.

“Terus terang, saya tidak bisa selesaikan kewajiban yang short term ini, diantaranya untuk bayar pembangunan Grand Stand, VIP Vilage, sama kebutuhan modal kerja saat penyelenggaraan event,” ujar Dony.



Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diketahui Komisi VI DPR RI menyetujui pengajuan PMN senilai Rp1,19 triliun yang diajukan oleh Menteri BUMN Erick Thohir.

Sumber: suara
BERIKUTNYA
SEBELUMNYA
Ikuti kami di Google Berita