Oleh: Sutrisno Pangaribuan
Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas)
Ketua Bidang Politik DPP PDIP, sekaligus Ketua DPR Puan Maharani berhasil melakukan manuver politik. Puan menyebut Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang mendukung Anies Baswedan, masuk daftar nama bakal cawapres Ganjar Pranowo. Manuver Puan berhasil memancing berbagai reaksi dari elit politik nasional.
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan berterima kasih kepada PDIP karena telah memasukkan AHY ke dalam daftar nama bakal cawapres Ganjar Pranowo. Deputi Balitbang Partai Demokrat Syahrial Nasution mengatakan masuknya nama AHY dalam bursa Cawapres Ganjar Pranowo sebagai kejutan. Pernyataan Puan diapresiasi sebagai surprise dan kabar baik bagi seluruh anak bangsa. Bagi Demokrat ada kesan positif setelah AHY dipertimbangkan oleh PDIP sebagai Cawapres pasangan Ganjar.
Akan tetapi hal berbeda ditunjukkan Anggota Tim Delapan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Dadang Dirgantara membalas sinis dengan menyebut, nama Puan Maharani juga masuk dalam daftar nama bakal Cawapres untuk bakal Capres Anies Baswedan.
Sementara itu Ketua DPP Partai Nasdem, Ahmad Effendy Choirie mengingatkan adanya risiko buruk bagi partai di internal KPP yang tidak komitmen terhadap piagam koalisi. Sedangkan Juru Bicara PKS Muhammad Iqbal menilai pernyataan yang disampaikan Puan hanyalah sebatas gimik belaka. Iqbal menilai PDIP tengah berusaha memecah konsentrasi KPP.
KPP Terancam Bubar
Sehari sebelumnya DPP Partai Demokrat memberikan warning atau ultimatum kepada Anies Baswedan yang sampai saat ini belum juga mengumumkan nama bakal Cawapres pendampingnya. Menurut Demokrat, hal itu bisa makin menurunkan peluang menggenggam sukses di Pemilu 2024. Demokrat menyatakan akan mempertimbangkan untuk mengevaluasi dukungan mereka terhadap Anies jika bakal cawapres tidak juga diumumkan pada Juni 2023 ini.
Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Al-Habsyi merespon santai ancaman Demokrat yang akan mengevaluasi dukungan ke Anies Baswedan di Pilpres 2024 jika tidak kunjung mendeklarasikan Cawapres. Aboe mengklaim KPP tetap solid, dan sedang konsentrasi menentukan Cawapres. Aboe setuju jika sosok cawapres pendamping Anies itu berasal dari internal koalisi. Namun Aboe mengaku KPP juga tetap menghormati kalaupun pada akhirnya Cawapres Anies berasal dari luar koalisi.
Meskipun bukan bagian dari KPP, Wasekjen Persaudaraan Alumni (PA) 212 Novel Bamukmin ikut memberikan tanggapan atas adanya batas waktu yang diberikan Partai Demokrat untuk Anies Baswedan agar di bulan Juni 2023 harus segera mengumumkan bakal Cawapres. Novel menilai untuk posisi bakal Cawapres pendamping Anies paling tepat berasal dari non partai, lebih tepatnya dari kalangan ulama. Nama Abdul Somad diusulkan sebagai ulama pasangan Anies.
Respon Kongres Rakyat Nasional (Kornas)
Sebagai respon atas dinamika politik nasional terkait polemik atas pernyataan Puan Maharani, PDIP, maka Kornas menyampaikan pandangan dan sikap sebagai berikut:
Pertama, bahwa pernyataan Gus Dur tentang elit Parpol sebagai kumpulan anak taman kanak- kanak adalah benar dan terbukti. Aksi dan reaksi elit politik nasional Indonesia saat ini kualitasnya sangat rendah, sangat buruk.
Kedua, bahwa perdebatan, pertengkaran politik elit sama sekali kering dan tidak menyentuh hal- hal mendasar. Perdebatan berupa ide, gagasan, dan rencana program politik sama sekali tidak ada. Urusan politik hanya terkait "siapa menjadi apa", bukan "apa yang dilakukan oleh siapa".
Ketiga, bahwa KPP sejak awal tidak memiliki rencana strategis tentang tujuan mencalonkan Anies Baswedan. Anies yang berambisi menjadi presiden dimanfaatkan Parpol anggota KPP untuk menaikkan posisi tawar politik dan sebagai sarana konsolidasi menuju Pemilu 2024.
Keempat, bahwa tuduhan pihak KPP kepada Presiden Jokowi yang menyebut dirinya akan "cawe- cawe" untuk kepentingan bangsa dan negara adalah upaya mencari kambing hitam. Satu-satunya alasan KPP tidak dapat dilanjutkan adalah polemik sesama anggota KPP, bukan pihak di luar KPP.
Kelima, bahwa KPP sebagai wadah berhimpun Parpol harus didukung dan didorong untuk berhasil memutuskan pasangan Capres dan Cawapres. Kornas menginginkan Pilpres 2024 dapat diikuti empat (4) pasangan. Maka KPP diharapkan tetap solid hingga ada kesepakatan tentang Capres dan Cawapres.
Keenam, bahwa Kornas tetap konsisten mendorong Capres PDIP Ganjar Pranowo agar dipasangkan dengan Cawapres dari luar Jawa. Kornas meyakini bahwa kerjasama politik nasional harus melibatkan kepelbagaian nusantara sebagai wujud pandangan baru Indonesia Sentris.
Kornas mengajak semua pihak untuk tetap berkomitmen menjadikan Pemilu 2024 sebagai sarana konsolidasi dan silaturahmi politik nasional. Pertengkaran ide, gagasan, dan program politik akan lebih menarik dan menggembirakan. Rakyat membutuhkan calon pemimpin yang mampu memberi harapan untuk kebangkitan dan kemajuan Indonesia. (*)