Pegawai KPK Diduga Tilap Uang Dinas Hingga Rp550 Juta, Loyalis Anies: Itulah Mengapa Rakyat Ingin Perubahan

Pegawai KPK Diduga Tilap Uang Dinas Hingga Rp550 Juta, Loyalis Anies: Itulah Mengapa Rakyat Ingin Perubahan

Gelora Media
facebook twitter whatsapp


GELORA.CO -Pegiat media sosial Eko Widodo menyoroti kasus dugaan korupsi yang kembali terjadi di lingkungan internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Adapun dikabarkan salah satu pegawai di bidang administrasi KPK diduga menyelewengkan uang perjalanan dinas higga Rp550 juta.

Hal tersebut ditanggapi Eko Widodo melalui akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Eko Widodo mengherankan reviis UU KPK yang hasilnya justru demikian.


Loyalis Anies Baswedan ini pun menegaskan bahwa rakyat begitu menginginkan adanya perubahan pada negeri ini.


"Revisi UU KPK hasilnya kok begini ya, itulah mengapa rakyat inginkan perubahan!!," ujar Eko Widodo dikutip Suara Liberte dari akun Twitter pribadi miliknya @ekowboy2, Rabu (28/6).

Sementara itu, terkait dugaan pegawai KPK tilap uang dinas itu, Sekjen KPK Cahya H Harefa menegaskan bahwa dugaan tersebut diungkap oleh atasan dan tim kerja oknum tersebut.

"Saya menyampaikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkup bidang kerja administrasi yang dilakukan salah satu oknum KPK. Dugaan tindak pidana korupsi diungkap oleh atasan dan tim kerja oknum tersebut," kata Sekjen KPK Cahya H Harefa di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (26/6/2023).

Cahya mengatakan bentuk dugaan korupsi yang dilakukan pegawai KPK itu berupa pemotongan uang perjalanan dinas. Kasus ini terungkap setelah pimpinan pelaku melapor ke Inspektorat KPK.



"Dengan keluhan adanya proses administrasi yang berlarut dan potongan uang perjalanan dinas yang dilakukan oleh oknum tersebut kepada pegawai KPK yang melaksanakan tugas perjalanan dinas," katanya.

Adapun diketahui, hasil pemeriksaan awal dugaan korupsi itu terjadi pada periode 2021-2022. Pemotongan uang dinas yang dilakukan pelaku mencapai setengah miliar rupiah.

"Inspektorat melakukan pemeriksaan dan penghitungan dugaan kerugian keuangan negara dengan nilai Rp550 juta dengan kurun waktu tahun 2021-2022," pungkas Cahya.


Sumber: suara
BERIKUTNYA
SEBELUMNYA
Ikuti kami di Google Berita