GELORA.CO - Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth angkat bicara membela polemik Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telepon Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono. Ia menilai apa yang dilakukan Ganjar tak ada salahnya.
Menurut Kenneth, Ganjar hanya memanfaatkan koneksinya yang memiliki nomor ponsel pribadi Heru dan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Joko Agus Setyono. Dalam hal ini, Kenneth menggunakannya untuk menyampaikan langsung keluhan warga.
"Menurut saya semua masyarakat punya hak yang sama selagi punya koneksi (ke) Pj dan Sekda sah-dah aja dia nelepon," ujar Kenneth kepada wartawan, Selasa (27/6/2023).
"Orang complain menyampaikan keluh kesah dia harus memberikan solusi, kebetulan dia punya koneksi. Akhirnya punya solusi. Ini masalah keinginan dan keberuntungan menurut saya," katanya menambahkan.
Karena itu, apabila Bakal Calon Presiden lain, yakni Anies Baswedan dan Prabowo ingin melakukan tindakan serupa seperti Ganjar menelepon Heru Budi juga menurutnya tak ada salahnya.
"Kita juga harus support kayak pak Anies, AHY) (Agus Harimurti Yudhoyono), Prabowo kalau memang dalam kondisi seperti pak Ganjar dia hadir di sana, dia bisa menelepon pak Heru, pak Sekda dan tanggapannya baik ya, menurut saya sah-sah saja kok," ucapnya.
Karena itu, ia melihat polemik ini muncul lantaran subjektifitas tiap orang dalam melihat persoalan ini. Ia sendiri memandangnya sebagai bentuk pemberian solusi kepada masyarakat dan bukan politik.
"Kalau memang kita berjiwa besar sama-sama ingin gotong royong bangun Jakarta seharusnya pandangan dan pemikirannya jangan negatif dong," pungkasnya.
Ganjar Diingatkan Belum jadi Presiden
Sebelumnya, Pengamat Politik Ujang Komaruddin menyesalkan tindakan Bakal Calon Presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo yang menelpon Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono untuk menyampaikan keluhan warga Jakarta. Menurutnya, hal itu tidak pantas untuk dilakukan.
Menurutnya, memang tidak ada aturan yang melarang Ganjar untuk menelpon Heru di depan publik. Namun, apa yang dilakukan Ganjar dinilainya kurang beretika dan menimbulkan kesan cawe-cawe atau ikut campur.
"Memang tidak pas, tidak cocok, tidak elok dalam konteks itu. Ya boleh sih boleh saja, tetapi tadi ada kesan cawe-cawe," ujar Ujang kepada wartawan, Senin (26/6/2023).
Apalagi, kata Ujang, Ganjar masih berstatus senagai Gubernur Jawa Tengah dan belum menjadi Presiden. Jika Presiden yang melakukannya, maka masih bisa diterima.
"Ada kesan perintah kepada Heru, padahal kan Ganjar juga gubernur setara gitu. Ganjar bukan presiden, masih capres, belum presiden kan begitu," jelasnya.
Jika memang Ganjar ingin merebut simpati masyarakat, maka seharusnya aduan itu disampaikan secara lewat surat menyurat secara tertutup. Agar nantinya aspirasi masyarakat bisa disampaikan tanpa menimbulkan kesan miring dari publik.
"Kalau mau katakanlah menyampaikan aspirasi dari masyarakat DKI ya berkirim surat lah, ya kalau menelepon pun konteksnya bukan perintah lah," tutur Ujang.
"Lalu ketika menelepon heru, menelepon sekda gitu. Seolah-olah, Heru dan sekda itu bawahannya ganjar, ini kan gak bagus, gak tepat cawe-cawe itu," tambahnya memungkasi.
Ujug-ujug Telepon Heru Budi
Diketahui, Ganjar yang juga bakal calon presiden (capres) dari PDIP blusukan ke Pasar Anyar Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara (Jakut) pada Minggu (25/6/2023). Di sana, para pedagang mengeluhkan biaya retribusi bulanan. Para pedagang menyampaikan bahwa keluhan tersebut langsung kepada Ganjar Pranowo.
Saat itu, salah satu pedagang mendatangi Ganjar dan mengeluhkan pasar yang sepi karena kalah dengan para pedagang online. Ia juga mengeluhkan besaran biaya retribusi pasar bulanan yang dianggap memberatkan para pedagang.
Mendengar keluhan tersebut, Ganjar langsung mengambil ponselnya dan menelepon Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi. Namun, saat itu Heru sedang dalam kondisi sibuk dan tidak bisa berbincang lama dengan Ganjar.
Sumber: suara