GELORA.CO - Partai Nasdem dan Partai Demokrat memanas. Dua partai penggagas Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu tak sejalan soal waktu deklarasi bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan.
Demokrat mendorong supaya deklarasi bakal cawapres Anies dilakukan segera. Dalihnya, karena hari pemungutan suara Pemilu 2024 semakin dekat.
Sementara itu, Nasdem berpendapat, pengumuman figur cawapres tak boleh terburu-buru. Langkah itu harus dipertimbangkan secara matang.
Belakangan, perbedaan pandangan kedua partai kian terasa tajam. Soliditas Koalisi Perubahan untuk Persatuan pun dipertanyakan.
Elektabilitas turun
Desakan Partai Demokrat ihwal percepatan deklarasi cawapres salah satunya didasari dari jebloknya angka elektabilitas Anies.
Menurut survei sejumlah lembaga, angka elektoral mantan Gubernur DKI Jakarta itu terus menunjukkan penurunan. Bahkan, survei teranyar Indikator Politik Indonesia memperlihatkan, elektabilitas Anies sebagai kandidat capres turun sejak Juli 2022.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief mengatakan, partainya bakal mengevaluasi Anies. Demokrat pun mengusulkan agar deklarasi cawapres Anies dipercepat, setidaknya Juni 2023.
“Mengevaluasi, mengusulkan percepatan deklarasi,” kata Andi saat dikonfirmasi, Senin (8/6/2023).
"Kalau jarak (elektabilitas) sudah cukup menganga, itu pasangannya juga akan berat," tuturnya.
Demokrat yakin, begitu cawapres diumumkan, basis pemilih Anies akan bergerak bersama untuk memenangkan bakal capres yang diusung Nasdem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Pilpres kian dekat
Usulan ini dipertegas oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dia bilang, hari pemungutan suara Pemilu 2024 tinggal sebentar lagi.
Sementara itu, durasi kampanye sangatlah singkat, yakni hanya 75 hari. Oleh karena itu, cawapres perlu diumumkan secepatnya supaya sosialisasi berjalan maksimal.
“Kami punya kewajiban untuk mengingatkan, ini sudah bulan Juni. Waktu pemilu tinggal sekian bulan lagi, kalau kita mau sukses, jadi Indonesia itu besar dan penduduknya banyak, maka kita butuh persiapan,” ujar AHY di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Rabu (7/6/2023).
AHY mengaku menerima banyak aspirasi dari masyarakat yang menginginkan Anies segera menentukan bakal cawapresnya. Menurut AHY, semakin cepat cawapres diputuskan, peluang kemenangan Koalisi Perubahan akan semakin besar.
“Kalau kita semakin solid, semakin segera bisa menyatakan bahwa tiga partai ini siap mengusung pasangan yang juga siap bertemu dalam pilpres nanti, rasa-rasanya lebih baik dan kita bisa bekerja secara lebih giat lagi dan lebih terukur,” kata putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.
Tak sepakat
Namun demikian, Nasdem tak sepakat dengan pandangan Demokrat. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari menilai, elektabilitas Anies turun bukan karena faktor cawapres yang tak kunjung diumumkan.
Dia bilang, deklarasi cawapres tak bisa dipatok waktu. Menurut Taufik, pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah dan dinamis.
"Kita dinamis saja. Namanya politik kan bisa tiba-tiba ada sesuatu hal yang harus segera, (atau) bisa saja jadi mundur. Kayak gitu kan dinamislah, enggak bisa dipatok harus begini," kata Taufik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/6/2023).
Ketua Fraksi Nasdem di DPR Roberth Rouw juga menyentil Demokrat terkait ini. Dia mengingatkan bahwa keputusan-keputusan krusial berada di tangan para ketua umum partai.
"Kita enggak usah terlalu mendesak pimpinan, mereka yang tahu seperti apa. Strategi itu ada di tangan pimpinan, ya kan? Jadi jangan kita yang di bawah-bawah ini membuat rusuh kita," ujar Roberth saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (6/6/2023).
Sementara itu, Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni mengatakan, mengumumkan cawapres bukan suatu hal yang mudah. Apalagi, di Koalisi Perubahan untuk Persatuan ada tiga partai yang terus berkomunikasi terkait cawapres Anies.
"Kan tidak semudah itu mengumumkan. Karena tiga partai koalisi masih terus berkomunikasi dengan signifikan, kapan (deklarasi), entah hari apa itu, yang tahu hanya para ketum," ujar Sahroni di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (8/6/2023).
Panas
Situasi ini pun belakangan memanas. Nasdem tampak meninggi. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali meminta semua partai politik anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan bersabar soal deklarasi cawapres Anies.
Dia juga mengingatkan kepada Demokrat ataupun PKS agar mematuhi piagam kerja sama yang telah ditekan masing-masing ketua umum parpol.
“Saya berharap semua parpol itu konsisten dengan pernyataannya, karena Anies ini sedang tidak mencari wakil kepala desa, tapi mencari wakil presiden,” kata Ali kepada Kompas.com, Kamis (8/6/2023).
Salah satu poin piagam kerja sama pembentukan Koalisi Perubahan untuk Persatuan memberi mandat kepada Anies selaku bakal capres untuk memilih bakal cawapresnya sesuai lima kriteria yang telah ditentukan.
“Kita kemudian konsisten saja dengan piagam yang sudah ditandatangani oleh ketua umum partai. Kita tidak perlu menekan-nekan calon presiden (Anies),” ucap Ali.
Bersamaan dengan itu, Ali mempertanyakan sikap Demokrat yang menurutnya tak konsisten. Di satu sisi, Demokrat mendesak percepatan deklarasi cawapres.
Namun, di sisi lain, partai bintang mercy tersebut tak pernah mengangkat Anies dalam baliho atau materi sosialisasinya.
“Terus terang, saya belum pernah melihat baliho Partai Demokrat, kader Partai Demokrat memasang foto Anies, kecuali fotonya AHY,” ujarnya.
Bahkan, Ali menuding desakan ini sebagai ancaman dari Demokrat yang hendak hengkang dari Koalisi Perubahan jika AHY tak dipilih jadi calon pendamping Anies.
“Sebenarnya berterus terang saja, kalau bukan AHY jadi wakil, mau mundur. Bilang saja begitu,” tandas Ali.
Menurut Ali, jika Demokrat tak berniat demikian, seharusnya partai pimpinan AHY tersebut lebih aktif menyosialisasikan Anies sebagai bakal capres Pemilu 2024.
Tak kokoh
Melihat ini, Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, Ari Junaedi, menilai bahwa fondasi kerja sama antara Nasdem, Demokrat, dan PKS di bawah payung Koalisi Perubahan untuk Persatuan kurang kokoh.
Di satu sisi, Demokrat kurang bersabar menghadapi dinamika politik yang terjadi. Seharusnya, Demokrat sedari awal memahami kesepakatan bahwa ihwal bakal cawapres diserahkan sepenuhnya ke Anies.
Ari pun menilai, tidak tepat bila merosotnya elektabilitas Anies belakangan ini disebabkan lambannya pengumuman sosok cawapres.
Sebab, dua bakal capres lain yang elektabilitasnya mengungguli Anies, yaitu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, juga belum mengumumkan calon pendampingnya.
“Terlalu prematur jika ketiadaan nama bakal cawapres saat ini dianggap sebagai penyebab anjloknya elektabilitas Anies,” kata Ari kepada Kompas.com, Jumat (9/6/2023).
Ari setuju Demokrat masih kurang all out dalam mempromosikan Anies. Ketimbang Anies, partai bintang mercy tersebut lebih banyak menjual AHY di baliho-baliho yang terpampang di berbagai daerah.
“Demokrat terkesan ambigu antara malu-malu menjual Anies, tapi terus menjajakkan AHY di setiap kesempatan,” ujarnya.
Ari menduga, desakan percepatan deklarasi cawapres ini merupakan ancang-ancang Demokrat seandainya AHY tak dipilih jadi cawapres Anies.
Jika dalam waktu dekat Anies mengumumkan nama cawapres selain AHY maka Demokrat bisa saja hengkang dari Koalisi Perubahan. AHY dan jajarannya pun masih punya cukup waktu mencari koalisi baru untuk berlabuh.
“Demokrat tentu punya kalkulasi politik dan hitung-hitungan, apakah tetap bertahan di kubu Koalisi Perubahan, atau cabut di tengah terus merosotnya elektabilitas di nomor buncit,” ucapnya.
Ari pun menilai, situasi ini rawan buat keutuhan Koalisi Perubahan. Agar kongsi tetap utuh, menurut dia, semua partai anggota koalisi perlu diteguhkan ulang komitmennya.
“Apakah akan terus seiring bersama, atau bubar jalan,” tutur dosen Universitas Indonesia itu.
Sumber: kompas