GELORA.CO - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengeluhkan banyak anggaran pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai birokrasi. Sehingga tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Hal ini diungkapkan Jokowi saat menerima Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2022 dari BPK, di Istana Negara, Jakarta, Senin, (26/6/2023).
"Saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu, sekali lagi, bukan untuk membiayai proses, bukan untuk membiayai birokrasi. Karena saya yang temukan justru habis banyak di birokrasi," kata Jokowi saat memberikan sambutan.
Ia mencontohkan, seperti anggaran di beberapa provinsi dan kabupaten yang menurutnya aneh. Seperti anggaran penyuluhan pertanian untuk meningkatkan SDM .
"Enggak usah saya sebut provinsi mana. Tujuan untuk meningkatkan SDM pertanian, total anggaran Rp 1,5 miliar, Rp 1 miliar untuk perjalanan dinas," kata Jokowi.
Selain itu ia juga menemukan anggaran untuk pengembangan UMKM di Kabupaten yang tidak langsung berdampak pada masyarakat.
"Yang kedua ini contoh lagi, pengembangan UMKM, ini di APBD Kabupaten. Pengembangan UMKM, tujuannya untuk pengembangan usaha mikro total anggaran Rp 2,5 miliar, total anggaran Rp 2,5 miliar, Rp 1,9 Miliar untuk honor dan untuk perjalanan dinas," sebut Jokowi.
Contoh ketiga ia menemukan, pembangunan dan rehabilitasi Balai Penyuluhan dari Pemerintah Kabupaten, dengan anggaran Rp 1 miliar, yang mana RP 734 juta digunakan untuk honor perjalanan dinas dan rapat.
Jokowi menyebut anggaran aneh di pemerintah daerah ini tidak hanya pada satu-dua kabupaten. Melainkan sangat banyak hingga ribuan.
"Saya nggak tahu berapa puluh kali rapat ini dilakukan, bukan hanya tiga contoh ini. banyak ribuan yang seperti ini. mestinya yang namanya overhead itu ya 20% atau paling banyak 25% ini kebalik," kata Jokowi.
Sumber: cnbc