GELORA.CO - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu menyoroti gelaran Formula E Jakarta 2023 yang mendapatkan sponsor dari BUMN. Sementara ajang balap mobil listrik Formula E 2022 tidak mendapat sponsor BUMN.
Dalam cuitannya di Twitter, Said Didu seolah menyindir BUMN yang dinilai tidak digunakan untuk politik kekuasaan.
"Apakah masih ada yg ingin membantah bhw BUMN tdk digunakan utk politik kekuasaan?" cuitnya, dikutip Minggu (4/6/2023).
Kemudian Said Didu mengunggah pernyataan dari Dirut Pertamina Nicke Widyawati soal alasan tidak mensponsori ajang balap mobil listrik internasional pada 2022.
Dalam pernyataan yang disampaikan Nicke kala itu sekitar Juni 2022, BUMN memastikan tidak ada alasan politik dari absennya BUMN energi pimpinannya di balapan tersebut. Nicke menegaskan murni karena tidak ada korelasi brand Pertamina dengan Formula E. “Kami mau branding apa? Mobilnya tanpa pelumas dan BBM," ujar Nicke saat itu.
Kemudian Said Didu membandingkan sponsor Formula E Jakarta 2023 yang teenyata BUMN menjadi salah satu sponsor. Yakni Pertamina dan Pertamina Renewable Diesel. Hal ini juga bisa dilihat di akun Instagram @jakartaeprixofficial yang mengunggah rekan sponsorhip ajang balap mobil listrik Formula E.
"Baca pernyataan Bu Dirut di 2022 alasannya lucu krn 2023 mobil balapnya tetap sama tdk pake produk Pertamina," tulis Said Didu.
Sontak cuitan Said Didu itu pun menuai beragam komentar dari warganet. Banyak yang menilai tak mungkin BUMN lepas dari unsur politik.
"BUMN kl bebas dari politik maka sdh tumbuh besar skg. Dari dulu BUMN itu ibarat tanaman BONSAI hidup,kecil dan bagus dipandang saja," tulis @ZamhariBasyi**.
"R1 membenci Anies, kebawahnya ikut jamaah benci Anies. Ini dipertontonkan ke Rakyat," kata @Alfian****.
"Tekanan dari atas begitu besar sehingga yg dibawah takut tp begitu tekanan itu hilang yg di bawah bebas ber expresi," ucap @boeloe**.
"Waktu jualah yg membuktikan, gak tau malu emang," sambung @steven_*****.
Diketahui, pada Formula E 2022, BUMN tidak menjadi sponsor lantaran disebut proposal kerja sama acara dari panitia baru masik ke BUMN sekitar sebulan sebelum balapan.
Padahal seharusnya, menurur Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Mahendra Sinulingga, sponsor perusahaan pelat merah harusnya diberikan tiga bulan atau setahun sebelum acara. Sehingga bisa dilakukan kajian sebelum mengambil keputusan aspek bisnis dan kontribusi nilai sosial BUMN kepada masyarakat.
Sumber: jatimtimes