Anaknya Jokowi Mau Nyalon Jadi Walikota Depok, Rocky Gerung: Kaesang Ini Punya Pengalaman Apa?

Anaknya Jokowi Mau Nyalon Jadi Walikota Depok, Rocky Gerung: Kaesang Ini Punya Pengalaman Apa?

Gelora News
facebook twitter whatsapp


GELORA.CO - Pengamat politik Rocky Gerung ikut menyoroti desas desus putra Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep yang dirumorkan bakal mencalonkan diri sebagai walikota Depok, pada Pilkada 2024 mendatang.

Rocky Gerung lantas mempertanyakan pengalaman Kaesang di pemerintahan. Harus diakui Kaesang memang masih minim pengalaman di pemerintahan, dia selama ini hanya dikenal sebagai seorang youtuber dan pemilik sebuah klub sepak bola lokal.

“Depok itu jauh dari Solo lalu mau diinvestasikan kesitu, lalu kita berfikir Kaesang itu punya pengalaman apa?” kata Rocky Gerung dilansir Populis.id dari saluran Youtube miliknya, Jumat (16/6/2023). 

Menurut Rocky Gerung,daerah Depok tidak bisa dipimpin orang sembarang, daerah penyangga yang satu ini dikenal sangat rumit dengan berbagai masalahnya. Bagi Rocky, jika ingin menjadi orang nomor satu di Kota Depok, Kaesang harus tahu semua seluk beluk kota ini. 

“Pemimpin di Depok harus tahu daerahnya, dikenal dari pergaulan real, nyata sehingga masyarakat dapat melihat bagaimana ia memimpin,” ujar Rocky.

Pada kesempatan itu, Rocky Gerung juga menyoroti pernyataan  Presiden Joko Widodo yang mengaku tak mau ikut campur dengan pilihan politik anaknya sebab Kaesang  sudah dewasa dan sudah berkeluarga. Dimana Jokowi mengaku sebagai orang tua dirinya hanya memberi restu. 

 “Pak Jokowi membacakan bahwa dia sudah dewasa, tentu saja tidak ada campur tangan lagi, tapi pada saat yang sama hal itu justru memberi kesan bahwa dia mengendorse Kaesang,” tutur Rocky. 

Cara berpolitik keluarga Jokowi, lanjut Rocky Gerung sama seperti yang dilakukan sejumlah politisi di Amerika Serikat, mereka sangat kuat dan mampu menekan partai politik. 

“Fasilitas di Amerika memang memungkinkan semua orang punya mimpi sendiri dan itu yang ingin kita tiru, namun bukan dinasti yang diatur oleh konglomerat dan oligarki yang berupaya mempengaruhi kebijakan dari DPR tingkat 1,” ujarnya.

“Bagian buruk dari politik dinasti yaitu memaksakan kehendak sementara kapasitas tidak cukup,” tambahnya memungkasi.

Sumber: populis
BERIKUTNYA
SEBELUMNYA
Ikuti kami di Google Berita