GELORA.CO -Sorotan masyarakat terhadap Kementerian ESDM belum juga berpaling. Usai 10 orang pegawainya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus tunjangan kinerja (tukin), kini dugaan anak Menteri ESDM Arifin Tasrif ikut bermain dalam pengurusan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Izin Usaha Pertambangan (IUP).
“Sekarang kami dengar, konon kabarnya lagi, anak Menteri diduga ikut cawe-cawe urus RKAB di Ditjen Minerba, ini harus diusut tuntas,” ungkap Direktur Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman kepada wartawan, Rabu (21/6).
Menurut Yusri, adanya permainan izin RKAB untuk tambang yang tidak layak tambang itu dikenal dengan 'dokter' alias dokumen terbang untuk menampung batubara atau nikel koridor, infonya setoran ke oknum di Minerba sekitar USD 2 per metrik ton.
"Dokter ini dihargai USD 6 sampai USD 8 per metrik ton kepada penambang ilegal alias koridor," kata Yusri.
Terkait dengan RKAB ini, PT Putra Hulu Lematang, salah satu perusahaan tambang di Lahat, Sumatera Selatan diduga memakai RKAB palsu. Keabsahan dokumen izin pertambangan tersebut juga telah dipastikan palsu oleh Kementerian ESDM.
Anggota DPR RI Fraksi PDIP Yulian Gunhar bahkan meminta agar aparat melakukan penindakan tegas. Dan, perusahaan tersebut diminta agar menghentikan aktivitas pertambangan yang saat ini masih berjalan.
“Jika memang benar palsu, PT PHL harus segera menghentikan aktivitas penambangan, karena ini dikategorikan sebagai penambang ilegal,” kata Gunhar.
Sumber: RMOL