Alasan Cawe-cawe Enggak Logis, Pengakuan Jokowi Disorot Loyalis Anies: Jangan Ciptakan Musuh yang Sebenarnya Tidak Ada!

Alasan Cawe-cawe Enggak Logis, Pengakuan Jokowi Disorot Loyalis Anies: Jangan Ciptakan Musuh yang Sebenarnya Tidak Ada!

Gelora Media
facebook twitter whatsapp


GELORA.CO -Kader Partai Ummat, Helmi Felis buka suara terkait dengan penegasan kembali niatan cawe-cawe yang akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dirinya menyoroti pengakuan kepala negara tersebut yang mengatakan ia tak bisa berdiam diri dalam menghadapi pesta demokrasi, pasalnya terdapat riak-riak berbahaya di Indonesia.

Loyalis dari Anies Baswedan ini geram dengan hal tersebut, menurutnya pernyataan tersebut terkesan multi-tafsir. Hal ini bisa-bisa menciptakan perpecahan dalam masyarakat jelang tahun politik.


"Jangan asal ngomong kamu, jangan kamu bikin narasi memecah belah anak bangsa begini," cuitnya dalam akun twitter pribadinya @HelmiFelis_, dikutip Suara Liberte, Kamis (8/6/2023).



Tak hanya itu, dirinya curiga bahwa narasi tersebut sengaja diucapkan karena sebenarnya tak ada wujud berbahaya yang dimaksud oleh Presiden Jokowi.

Politikus ini mengancam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dirinya mengingatkan jangan sampai rakyat turun tangan untuk menurunkan sosok dari kepala negara tersebut.


"Kamu jangan ciptakan musuh yang sebenarnya tidak ada. DPR masih perlu ditunggu geraknya atau Rakyat perlu paksa DPR/MPR makzulkan Jokowi," ungkapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan kembali bahwa dirinya akan melakukan cawe-cawe dalam menghadapi pesta demokrasi. Hal ini menjadi kontroversi bahkan melahirkan tuntutan pemakzulan dari kepala negara tersebut.

Banyak yang tidak terima dengan hal tersebut, salah satunya datang dari PDI Perjuangan. Pihaknya menegaskan bahwa pemakzulan tak bisa dilakukan seenak jidat.

Partai yang dijuluki partai wong cilik tersebut mengatakan bahwa presiden dan wakil presiden telah dipilih oleh masyarakat. Hal tersebut sudah menjadi legitimasi mereka untuk memimpin negara dari Indonesia.


"Dalam sistem politik ketika presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, legitimasi dan legalitas pemimpin nasional itu sangat kuat. Tidak bisa diberhentikan di tengah jalan. Itu harus melalui mekanisme yang tidak mudah," tuturnya, Rabu, (7/6/2023).

Sumber: suara
BERIKUTNYA
SEBELUMNYA
Ikuti kami di Google Berita