GELORA.CO - Menteri Sosial Tri Rismaharini menyatakan tidak tahu menahu soal dugaan tindak korupsi penyaluran bansos berupa beras di kementeriannya.
Risma mengatakan bahwa program bansos penyaluran beras dilakukan pada 2020.
Sementara Risma baru dilantik pada 27 Desember 2022 oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
"Saya tidak tahu masalahnya. Saya sudah beberapa kali sampaikan ke temen media. Karena ini kejadiannya tahun 2020," katanya saat konferensi pers di Jakarta, Rabu, 24 Mei 2023.
Baca Juga: Kocak! Ini Permintaan Pratama Arhan ke Ganjar Pranowo, Diledek Dewangga dan Ernando Ari
Risma membenarkan kantornya digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin. Bahkan Risma sempat menerima pihak KPK sebelum penggeledahan.
KPK kemudian melakukan penggeledahan sedangkan Risma melanjutkan pekerjaannya.
Usai penggeledahan Risma sempat diperlihatkan berita acara penggeledahan. Dari berita acar diketahui oenggelesahan terkait dengan PT Bhanda Ghara Reksa atau BGR.
"Ternyata betul berita acara adalah masalah BGR dan itu tahun 2020," tuturnya.
Namun eks Walikota Surabaya ini kem ali menegaskan tidak mengetahui detail peristiwa karena itu terjadi pada September 2020 lalu.
"Jadi saya gak tahu. Jadi kalau temen temen tanya itu masalahnya gimana saya tidak tahu," tegasnya.
Risam mengakui menemukan kejanggalan karena dalam disebutkan ada uang di Dirjen Pemberdayaan Sosial (Dayasos) dan keterlibatan oknum Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos).
Baca Juga: Delapan Golongan Manusia yang Dicintai Allah
"Hanya yang saya tahu ini aneh. Waktu saya baca kenapa duitnya di Dayasos, kenapa kemudian ada orang Linjamsos turut serta. Itu saja yang saya heran. Tapi kan saya tidka tahu case kejadiannya seperti apa. Itu ya clear," tutup Risma.
Sebelumnya KPK menggeledah Kementerian Sosial pada Selasa, 23 Mei 2023.
Penggeledahan terkait dengan dugaan tindak korupsi penyaluran bantuan sosial berupa beras untuk Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2020.
Sumber: harianterbit