GELORA.CO - Kebijakan subsidi kendaraan listrik yang diusulkan oleh pemerintah menimbulkan kontroversi di masyarakat. Subsidi tersebut akan diberikan dengan besaran Rp7 juta untuk sepeda motor dan sekitar Rp25 juta hingga Rp80 juta untuk mobil.
Selain itu, pemerintah juga berencana untuk mengganti kendaraan dinas pejabat eselon I dan eselon II dengan kendaraan listrik.
Setelah Anies Baswedan mengkritik kebijakan tersebut karena khawatir akan meningkatkan kemacetan di jalan-jalan Jakarta, Rachmat Gobel, Wakil Ketua DPR RI, juga ikut memberikan sorotan terhadap kebijakan ini.
Da meminta pemerintah untuk berfokus pada upaya membangun pemerataan ekonomi, mengatasi kemiskinan, dan memperkuat sektor pertanian, perikanan, dan pangan secara umum. Berikut adalah kritik keduanya tentang subsidi kendaraan listrik.
Anies Baswedan
Anies Baswedan mengkritik kebijakan pemerintah dalam memberikan insentif kendaraan listrik pada tahun ini. Menurut dia, aturan tersebut justru menambah kemacetan di DKI Jakarta.
Selain itu, Anies mengatakan bahwa insentif kendaraan listrik bukan solusi tepat dalam mengurangi polusi udara. Dirinya menilai emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer justru lebih tinggi dari emisi karbon bus berbahan bakar bensin.
“Kenapa itu bisa terjadi? Karena bus memuat orang banyak sementara mobil (listrik) memuat orang sedikit,” ujar Anies Baswedan seperti dikutip Tempo.co dari kantor berita Antara, Rabu, 10 Mei 2023.
Lebih lanjut pria yang sempat menjabat Gubernur DKI Jakarta tersebut menyarankan pemerintah untuk mendorong demokratisasi sumber daya agar disalurkan ke sektor-sektor yang dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia.
Rachmat Gobel
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang), Rachmat Gobel buka suara dan menyoroti kebijakan pemerintah tentang subsidi kendaraan listrik.
Dia meminta kepada pemerintah untuk fokus membangun pemerataan ekonomi, menanggulangi kemiskinan, serta memperkuat sektor pertanian, perikanan, dan pangan pada umumnya.
“Subsidi untuk yang papa, bukan untuk yang berdaya. Mari kita gunakan akal sehat dan nurani kita dalam bernegara. Mana yang lebih prioritas dan urgent, membangun pertanian dengan mensubsidi petani dan pertanian atau mensubsidi mobil listrik dan pengusaha kaya?” katanya, Senin, 15 Mei 2023.
Gobel mengatakan dalam hal ini tidak ada masalah dengan permintaan. Oleh karena itu, Gobel menilai tugas pemerintah seharusnya adalah mengurangi kemiskinan serta memperkuat sektor pertanian dan perikanan.
"Mari kita manfaatkan anggaran negara secara efektif untuk hal-hal yang menjadi prioritas dan mendesak. Kita harus memiliki kejelasan dalam keberpihakan kita, untuk siapa dan kepada siapa," kata Gobel.
Sumber: tempo.