GELORA.CO - Musyawarah Rakyat (Musra) relawan Jokowi, yang akan digelar di Istora Senayan Jakarta pada Minggu, 14 Mei 2023 mendatang menuai kritikan.
Pengamat politik Rocky Gerung meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk melarang acara tersebut, alasannya karena dianggap sebagai persiapan pemilu padahal pendaftaran calon Presiden belum dimulai.
Bila tidak ada larangan, acara serupa akan banyak bermunculan di daerah sehingga mengganggu jalannya tahapan Pemilu yang saat ini masih dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Kegiatan itu hanya sebagai pemanasan politik yang tidak ada gunanya. Jadi tolong berhenti," ujar Rocky Gerung dalam Chanel YouTubenya seperti dikutip suara.garut.com, Kamis, 11 Mei 2023.
Kegiatan Musra ini juga dinilai untuk hanya menggoyang koalisi partai yang tengah terjadi saat ini. Seperti diketahui beberapa partai telah bergabung dan menjajaki satu sama lain untuk mengusung calon presiden.
Partai yang sudah mulai berkoalisi diantaranya PDIP dengan PPP mengusung Ganjar Pranowo, Gerindra dan PKB mengusung Prabowo Subianto, sedangkan Partai Demokrat, Nasdem dan PKS mengusung Anies Baswedan.
Rencananya acara Musra ini akan dihadiri sekitar 30.000 relawan yang berasal dari Sabang sampai Merauke. Pada kesempatan itu para relawan juga akan menyerahkan tiga calon nama presiden ke Jokowi Widodo, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Airlangga Hartarto.
Sebelumnya Ketua Dewan Pengarah Musyawarah Rakyat, Andi Gani Nena wea mengatakan ketiga calon presiden yang akan diserahkan ke Jokowi itu merupakan hasil musyawarah yang telah digelar di 30 provinsi.
Sumber: suara