Oleh: Tony Rosyid*
DEAL, Megawati Soekarnoputri memenuhi usulan Joko Widodo untuk usung Ganjar Pranowo. Apa kompensasinya? Info yang beredar, Puan Maharani aman jadi Ketua Umum PDIP. Suksesi kepemimpinan di PDIP, dilapangkan buat Puan. Tidak ada yang mengganggu alih kepemimpinan ini.
Jika info yang beredar ini benar, tentu bukan hanya satu poin. Biasanya, dalam MoU selalu ada poin-poin lain yang baru di kemudian hari akan terbuka.
Siapa yang jamin kalau posisi Puan menggantikan Megawati akan aman? Dalam politik, tidak ada yang bisa memberi jaminan. Sebab, situasi sangat dinamis. Apalagi jika di Pilpres 2024 Ganjar kalah. Tidak ada MoU yang dijamin bisa sepenuhnya direalisasikan jika di kemudian hari ada kepentingan yang sulit bertemu.
MoU hanya berlaku jika tidak ada kesempatan untuk melanggarnya. Kalau ada peluang, MoU tidak berlaku lagi. Itulah politik. Contohnya cukup banyak. Belajar dari PKS yang pernah jadi korban beberapa MoU. Belajar dari Perjanjian Batutulis yang tidak terealisasi.
Apakah suksesi PDIP yang menurut kabarnya dikompensasikan dengan diusungnya Ganjar akan mulus? Sekali lagi, pertanyaan ini berangkat dari asumsi bahwa info tukar guling Ganjar nyapres di atas itu benar.
Ingat, Jokowi itu kader PDIP yang sukses menjadi presiden dua periode. Jokowi melampaui Megawati yang hanya setengah periode jadi presiden.
Megawati beruntung karena Gus Dur saat itu jatuh. Akan tetapi, di Pilpres 2004 dan 2009, Megawati kalah dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mantan menkopolhukamnya.
Dalam konteks ini, kesuksesan Jokowi mengungguli Megawati. Wajar kalau kemudian Jokowi merasa punya kans dan layak menggantikan Megawati sebagai Ketua Umum PDIP. Apa sih karier tertinggi seorang kader partai? Ya jadi presiden dan jadi ketua umum partai. Bersaing dengan Puan, Jokowi lebih berpeluang untuk menang di Kongres PDIP.
Apalagi, pascapensiun dari jabatannya sebagai presiden, Jokowi belum memiliki kendaraan untuk eksis sebagai politikus. Maka, satu-satunya peluang yang paling mungkin adalah mengambil posisi Ketua Umum PDIP pasca-Megawati. Itu juga kalau Jokowi berminat, bukan sesuatu yang terlalu sulit.
Saat ini Jokowi punya basis massa yang cukup kuat di PDIP. Boleh dibilang nomor dua setelah Megawati. Jokowi juga punya instrumen kekuasaan yang bisa digunakan, dan logistik yang lebih dari cukup untuk ambil PDIP.
Ini bukan soal minat atau tidak minat. Ini bukan soal hasrat atau tidak hasrat. Ini soal kebutuhan dan kesempatan. Kebutuhan dan kesempatan itulah yang mendorong setiap orang, atau sekelompok orang untuk mengambil keputusan.
Hanya perlu sedikit kesungguhan dan timing yang tepat, Jokowi bisa ambil PDIP. Sampai di sini, politik tidak mengenal istilah MoU dan balas budi.
Ini berlaku untuk hampir semua politikus. Saatnya tiba, di mana situasi sudah matang dan kesempatan terbuka, maka konstelasi akan berubah seketika dan tidak bisa dikontrol oleh apapun, termasuk MoU dan etika balas budi. Contohnya teramat banyak.
Ketika Megawati makin sepuh, lalu berniat melepaskan jabatannya sebagai Ketum PDIP, tidak menutup kemungkinan akan ada sekelompok orang yang menginginkan terjadinya dinamika dan penyegaran melalui suksesi di luar Trah Soekarno.
Kemungkinan seperti ini akan selalu ada. Dan orang yang paling besar peluangnya untuk didorong adalah Jokowi. Mungkin juga akan ada nama lain seperti Budi Gunawan dan lain-lain. Saat ini, Jokowi yang paling kuat peluangnya karena ia memegang kekuasaan. Siapapun penguasa, ia pegang kendali.
Megawati adalah seorang politikus kawakan yang sarat pengalaman, pasti telah mengkalkulasi ini dengan cermat. Meski begitu, dinamika politik seringkali sulit ditebak arahnya dan uncontrolled.
*) Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa