GELORA.CO - Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli, menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak melanjutkan program yang telah diusung dua presiden sebelumnya.
Adapun program yang dimaksud yaitu menstabilkan demokrasi dan penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi yang sebelumnya dilakukan olah Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“SBY dan Mega melanjutkan stabilisasi demokrasi & penguatan KPK,” ujar Rizal, dikutip WE NewsWorthy dari akun Twitter pribadi pada Kamis (11/5/2023).
Ekonom senior ini menuturkan sejak Presiden Jokowi menjabat pada tahun 2014 silam, terjadi pembalikan reformasi atau deformasi.
Hal tersebut terlihat dari merosotnya demokrasi, penyalahgunaan UU ITE, pelemahan KPK, ekonomi untuk oligarki, hingga utang negara yang ugal-ugalan.
“Sejak Jokowi 2014, terjadi pembalikan reformasi atau “Deformasi”, demokrasi merosot, UU ITE main tangkap, pelemahan KPK, KKN vulgar &masif, ekonomi untuk oligarki, 40% orang miskin, KUHAP baru otoriter, utang ugal2an,” ujar Rizal Ramli.
Sementara itu, Politikus senior Partai NasDem Effendy Choirie atau Gus Choi menyebut Presiden Jokowi telah membuat program Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mangkrak.
"Jokowi saja memangkrakkan ada yang milik SBY kan. Jadi kita lanjutkan yang baik-baik, itu yang namanya kontinuitas, sustainability. Kemudian hal-hal lain kita perbarui, itu kan logis," pungkas Gus Choi.
Hal tersebut disampaikan Gus Choi yang juga berteman dengan Presiden Jokowi di salah satu acara diskusi di televisi nasional.
Saat itu NasDem yang baru mengusung Anies Baswedan tampak seperti dikucilkan sehingga Gus Choi mengungkit bagaimana NasDem mendukung Presiden Jokowi sejak Pilpres 2014 silam.
Sumber: newsworthy