GELORA.CO - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan Presiden Joko Widodo alias Jokowi sedianya tidak menyalahi aturan maupun mengintervensi perpolitikan negara kala mengumpulkan para Ketua Umum parpol pendukung pemerintah di Istana Negara pada Selasa malam, 2 Mei 2023 lalu. Adapun NasDem jadi satu-satunya parpol koalisi pemerintah yang tidak diundang dalam pertemuan tersebut.
Partai NasDem bersama Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera telah membentuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan dengan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Hasto menjelaskan, Jokowi sebenarnya sudah menyampaikan alasan Surya Paloh, Ketua Umum NasDem, tidak diundang karena sudah punya koalisi. Di sisi lain, ia menyebut bacapres yang diusung, yakni Anies, punya semangat yang bertolak belakang dengan kesinambungan kepemimpinan.
“Kemudian mengapa dari Bapak Surya Paloh tidak diundang, sangat jelas penjelasan dari Presiden Jokowi. Karena memang dari rekam jejak yang disampaikan oleh Pak Anies, itu kan menunjukkan hal yang sifatnya berbeda,” kata Hasto di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Senin, 8 Mei 2023.
Hasto sebut pertemuan Jokowi dengan para ketum parpol untuk bahas masa depan bangsa
Hasto menjelaskan, sedianya Jokowi mengumpulkan para Ketum parpol untuk membuka ruang dialog ihwal masa depan bangsa. Menurut dia, proses dialog ini tidak bertentangan dengan prinsip demokratis.
Dia bercerita, pertemuan di Istana itu lebih banyak membahas tantangan bangsa ke depan. Misalnya, tantangan demografi, pertarungan hegemoni, hingga perlunya kesinambungan kepemimpinan ke depan.
“Sehingga tidak ada suatu intervensi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi,” kata dia.
Sebelumnya, Ketua DPP Partai NasDem Sugeng Suparwoto menilai ada hambatan psikologis antara Ketua Umum Surya Paloh dengan Presiden Jokowi. Sugeng menjelaskan, Jokowi memang sengaja tidak mengundang Surya dalam persamuhan tersebut. Ia menyebut Surya sedianya juga tidak tahu-menahu mengapa hambatan psikologis ini eksis.
“Itulah faktanya. Kita semuanya nggak tahu, Pak Surya juga nggak tahu kok tiba-tiba ada hambatan psikologis kaya gitu,” kata Sugeng di Sekretariat Perubahan, Jumat, 5 Mei 2023.
Ia turut mempertanyakan agenda pertemuan Jokowi dengan para Ketum parpol pendukung pemerintah. “Itu pertemuan apa? Pertemuan koalisi pemerintah atau pertemuan koalisi capres cawapres 2024?” kata dia.
Jika pertemuan itu dalam rangka mengumpulkan parpol pendukung pemerintah, kata Sugeng, maka hendaknya Surya Paloh diundang. Pasalnya, hingga hari ini NasDem masih memegang komitmen mendukung Jokowi hingga masa jabatannya usai pada 2024.
Sementara itu, Surya mengaku memahami sikap Jokowi tersebut. Barangkali, kata dia, Jokowi untuk sementara ini tidak menganggap NasDem bagian dari koalisi pemerintah. Namun, ia menegaskan NasDem bakal tetap melanjutkan komitmennya bersama Jokowi-Ma’ruf.
“Saya bisa pahami positioning beliau. Barangkali sebagai pemimpin koalisi partai pemerintahan, beliau tidak menganggap lagi NasDem ini di dalam koalisi pemerintahan untuk sementara,” kata Surya.
Hubungan Jokowi dan PDIP dengan NasDem merenggang setelah partai besutan Surya Paloh itu memutuskan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. PDIP bahkan terus mendesak agar presiden mendepak NasDem dari koalisi pemerintahan.
Seperti diketahui, NasDem saat ini memiliki tiga menteri di Kabinet Indonesa Maju. Mereka adalah Menteri Pertanian Syahril Yasin Limpo, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar dan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate. Ketiganya terus diterpa kabar akan segera diganti oleh Presiden Jokowi.
Sumber: tempo