GELORA.CO - Rencana sejumlah elemen buruh untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon Presiden (bacapres) pada momentum Hari Buruh Internasional atau May Day dinilai aneh.
Pasalnya, di satu sisi, gerakan buruh tegas menolak omnibus law UU Cipta Kerja. Tapi di sisi lain, justru mendukung bacapres dari partai pengusung Ganjar yang menghendaki Omnibus Law, yakni PDIP.
“Teman-teman yang menghadirkan Ganjar misalnya, Kenapa? Buat kami menghadirkan capres yang merupakan petugas partai dari partai pengusung utama omnibus law UU Cipta Kerja ini justru paradoks,” jelas Wakil Ketua DPP PKS bidang Ketenagakerjaan, Indra MH, kepada wartawan di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Senin (1/5).
Atas dasar itu, Indra menegaskan, partainya yang mengusung Anies Baswedan merasa heran dengan sikap elemen buruh yang bakal mendukung Ganjar Pranowo.
“Dicatat ya, kami berbeda dengan teman-teman itu,” tegasnya.
Selain masalah omnibus law, Indra juga menyebut rekam jejak Ganjar dalam penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah menjadi paling rendah se-Indonesia. Menurutnya, hal itu pun dinilai anomali kalau dianggap pro terhadap kaum buruh.
“Kita tahu Ganjar punya rekam jejak penetapan UMP yang ditetapkan oleh Ganjar sebagai Gubernur, selama ini UMP terendah se-Indonesia! Lebih rendah dibandingkan Papua, Aceh, Kalimantan, dan seterusnya. Ini menjadi sebuah kontroversi tersendiri ketika ada aktivis buruh justru yang katanya menolak omnibus law, menolak upah murah, tapi justru mendukung Ganjar,” tuturnya.
“Ini patut dipertanyakan selama ini ideologi, perjuangan, komitmen, dan konsistensinya,” demikian Indra.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, yang juga Ketua Umum Relawan Buruh Sahabat Jokowi sebelumnya menyatakan, Ganjar Pranowo akan mendapatkan dukungan all out dari konfederasi-konfederasi buruh terbesar di Tanah Air setelah ditetapkan sebagai calon presiden oleh PDIP.
Andi Gani menyebut Ganjar memiliki perhatian khusus terhadap kesejahteraan buruh Indonesia.
"Begitu juga dengan meningkatkan keterampilan buruh dan peningkatan kesejahteraan buruh tidak hanya dari sisi upah. Selain itu juga kebijakan upah layak, outsourcing, dan PHK," kata Andi Gani yang juga Presiden ASEAN Trade Union Council (ATUC) di Jakarta, Minggu (23/4).
Sumber: rmol