GELORA.CO - Nama Mohammad Hatta sejajar dengan Soekarno sebagai dua pendiri bangsa. Meski memiliki dua karakter berbeda, tapi keduanya pasangan pemimpin yang saling melengkapi.
Bung Hatta juga dikenal sebagai pemikir, yang tulisan-tulisannya tersebar sejak masih kuliah di negeri Belanda. Berbagai karyanya mengenai filsafat, ekonomi, dan politik banyak dibaca sampai sekarang. Salah satunya pikirannya tentang ekonomi dan politik, yang kala itu sudah menjadi bahan perdebatan apalagi dengan membawa-bawa nama "rakyat".
Dalam Buku "Kumpulan Karangan" (Penerbit Bulan Bintang) Bung Hatta menuliskan bahwa kata "rakyat" sering lekat di bibir para pemimpin, utamanya partai politik.
"Akan tetapi dalam praktik tidak kelihatan. Rakyat itu disangka seperti tikar tempat kaki sapu saja; disangka sebagai jenis yang hanya perlu buat disuruh bertepuk tangan, kalau mendengar seorang pemimpin yang pintar berpidato," tulisnya dalam karangan yang dibuat tahun 1931.
Pada bagian lain, Bung Hatta juga menuliskan tentang pentingnya memperbaiki ekonomi rakyat agar ekonomi negara bisa tegak. "Bagaimana memperbaiki ekonomi rakyat kalau rakyat tinggal bodoh, mau saja diabui matanya, takut karena gertak majikan asing, tak tahu mempergunakan tenaga ekonominya?"
Karena itu, jika ekonomi rakyat ingin maju dan kedaulatan di tangan rakyat, Bung Hatta menyebutkan perlunya milik bersama perusahaan yang menghidupi rakyat.
"Bahwa perekonomian yang berdasar kedaulatan rakyat, yang rakyat mempunyai kekuasaan menetapkan keperluannya, mestilah tidak boleh tidak bersandar kepada milik bersama terhadap perusahaan-perusahaan besar yang menguasai penghidupan orang banyak," ujarnya.
Lelaki kelahiran Bukittinggi, Sumatera Barat pada 12 Agustus 1902, dengan nama lengkap Muhammad Athar ini adalah sosok pemimpin sederhana namun jujur dan sangat anti korupsi.
Dialah "Bapak Koperasi Indonesia" yang meninggal pada 14 Maret 1980 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Pada 23 Oktober 1986, Moh Hatta diberi gelar Pahlawan Proklamator bersama dengan Soekarno melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 81/TK/1986.
Sumber: kompas