GELORA.CO - Rencana penambahan Komando Daerah Militer (Kodam) di tiap provinsi berpotensi melanggengkan rezim seperti era orde baru.
Ketua Bidang Pertahanan dan Keamanan DPP Jaringan Kemandirian Nasional (Jaman), Ricky Panjaitan memandang, rencana tersebut juga bisa menjadi pintu masuk untuk pengaruh militer kepada masyarakat sipil.
"Karena (penambahan Kodam) implikasinya akan diikuti dengan penambahan Korem, Koramil, dan Babinsa. Yang jelas, ini adalah bagian dari Komando Teritorial (Koter) yang pada masa Orde Baru sangat berperan untuk melanggengkan kekuasaan," kata Ricky kepada redaksi, Sabtu (27/5).
Dia berpandangan, rencana tersebut tidak memiliki landasan dasar, bahkan justru mengingatkan kesewenangan aparat militer pada masa orde baru.
"Kami mengingatkan kembali kepada semua pihak, bahwa amanat reformasi adalah menolak dwifungsi TNI. Jangan biarkan kekuatan bersenjata dipakai sebagai alat untuk kekuasaan," tegasnya.
Selain itu, penambahan Kodam juga akan berimbas pada bertambahnya anggaran untuk TNI AD.
"Anggaran TNI AD akan bertambah. Ini (penambahan Kodam) tidak memiliki nilai urgensi apa pun untuk pertahanan dan keamanan negara," tandasnya.
Sumber: rmol