GELORA.CO - Mantan pejabat di Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu mengkritik keras Lembaga Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang melakukan survei terkait isu dugaan Formula E Jakarta dengan kontestasi Pilpres 2024.
Dia mempertanyakan SMRC mengapa tidak melakukan survei kasus E-KTP yang melibatkan Ganjar Pranowo.
Hal itu disampaikan Said Didu dalam akun Twitter pribadinya, pada Jumat 28 April 2023.
"Kenapa bukan kasus e-KTP yg dijadikan obyek survey? Silakan publik menilai betapa jahat atau tdk obyektifnya tukang survey," ujar dia seperti dikutip dari WE NewsWorthy.
Sebelumnya, Lembaga Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) melakukan survei terkait isu dugaan Formula E Jakarta dan kaitannya dengan kontestasi Pilpres 2024.
Menurut survei yang dilakukan, hanya sekitar 21 persen warga yang mengikuti serius atau tahu masalah ini. Pendiri SMRC, Saiful Mujani menekankan bahwa walaupun 21 persen dari 200-an juta pemilih ini masih jauh dari jumlah keseluruhan pemilih. Dari 21 persen tersebut, SMRC mengklaim mayoritas percaya ada korupsi di isu tersebut.
“Mayoritas (57 persen) dari yang tahu isu tersebut menyatakan yakin korupsi dalam kasus tersebut telah terjadi. Hanya 31 persen yang menyatakan tidak yakin dan 11 persen tidak menjawab,” demikian bunyi keterangan resmi SMRC yang diterima wartaekonomi.co.id, Kamis (27/4/23).
Saiful menyebut data ini menarik. Walaupun dasarnya (yang tahu isu tersebut) hanya 21 persen, namun mayoritas dari yang tahu merasa yakin bahwa korupsi itu benar-benar terjadi.
Karena itu, Saiful menyimpulkan bahwa kalau yang tahu kasus ini semakin banyak, kecenderungan sentimen negatifnya, yaitu bahwa di situ memang terjadi korupsi, akan semakin besar.
Sumber: newsworthy