GELORA.CO - Anggota Komisi VII DPR RI Sartono Hutomo menyayangkan langkah pemerintah yang meniadakan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pegawai Honorer pada lebaran tahun 2023 ini.
Pasalnya, kata Sartono, tenaga honorer memiliki peran yang sangat besar dalam membantu jalannya roda pemerintah dan pengabdian tenaga honorer pantas mendapatkan apresiasi dari Pemerintah agar jasa mereka tidak terabaikan.
"Kontribusi dan kerja keras honorer seperti tidak dianggap," kata Sartono saat berbincang dengan Telusur.co.id, Minggu (02/04/2023).
Menurut Sartono, kebijakan meniadakan THR bagi honorer sangat jauh dengan janji - janji politik Presiden Jokowi yang kala itu akan meningkatkan kesejahteraan honorer.
Jika memang peduli terhadap nasib dan kesejahteraan para honorer, semestinya Presiden memerintahkan pembantunya untuk membuatkan aturan dan tata cara agar para honorer bisa mendapatkan THR.
"Komitmen dan upaya pemerintah (era Joko Widodo) dalam meningkatkan kesejahteraan Honorer benar-benar rendah," kata Sartono.
"(Keberpihakan kepada Honorer) Di mulai dari hal yang kecil dulu saja, (misalnya) dari Pemberian THR bagi Honorer. Setelah itu baru (berbicara) soal pengangkatan Honorer jadi PNS," kata anggota Komisi VII DPR RI itu.
Legislator asal Dapil Jawa Timur VII itu menegaskan bahwa pemerintah harus memberikan perhatian khusus kepada tenaga honorer yang sudah bertahun-tahun mengabdi untuk negara.
"Pemberian THR (dana segar) bagi para honorer sangat berguna untuk menambal kebutuhan pokok keluarganya yang meningkat pada momen lebaran akibat lonjakan harga-harga," kata Sartono.
Sumber: telusur