OLEH: ANDRE VINCENT WENAS
BAGAIMANA bisa itu terjadi? Satu-satunya jawaban yang bisa diterima akal sehat: adanya konspirasi.
Ya aset negara mau digadaikan tentu memerlukan persetujuan parlemen (dalam hal ini DPRD). Prosesnya tentu ketat, termasuk persetujuan Menkeu. Pihak bank pun mesti hati-hati dalam menerima apa saja yang jadi kolateral dari pinjaman.
Tapi kalau sudah terjadi konspirasi, cerita jadi lain.
Maka bank pemberi pinjaman perlu diperiksa, parlemen (DPRD)nya harus ditanya.
Pihak Kemenkeu sudah memberi penjelasan, bahwa mereka tidak pernah memberikan persetujuan gadai aset milik Pemerintah Kabupaten Meranti. Kemenkeu hanya setuju dengan pelebaran defisit anggaran Pemkab Meranti. Gap ini yang harus ditutup dengan pinjaman.
Tertuang dalam surat S-69/MK.7/2022 tanggal 22 Juni 2022. Poin 2 dan 3 jelas-jelas bilang, Poin 2, "Berkenaan dengan permohonan Saudara mengenai pelampauan defisit... dst... dapat disampaikan bahwa:
a. Menteri Keuangan dapat menyetujui pelampauan batas maksimal defisit APBD Kabupaten Kepulauan Meranti TA 2022 yang ditutup menggunakan pinjaman daerah... dst.
b. Persetujuan pelampauan batas maksimal defisit APBD ini bukan merupakan jaminan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti... dst."
Lalu dalam Poin 3 dikatakan, "Selanjutnya, pelaksanaan pinjaman daerah agar dilakukan secara profesional, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan, memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang kredibel, transparan dan akuntabel, dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, serta manfaat untuk masyarakat, bersih dari praktik korupsi dan tidak ada konflik kepentingan."
Sekarang tinggal ditilik lebih lanjut bagaimana sampai pihak DPRD dan bank menyetujuinya. Apa landasan atau dasar keputusan persetujuan mereka? Tentu mereka bisa (dan harus) memberi penjelasan.
Menjadi imperatif soal transparansi dalam pengelolaan anggaran. Parlemen daerah yang semestinya mengawasi seyogianya bisa mencegah keruwetan ini terjadi. Bukan malah ikut-ikutan membancaki.
Tapi itu semua dengan asumsi bahwa bupati (nonaktif) Kabupaten Meranti Muhammad Adil itu benar-benar telah menggadaikan aset Pemda (dalam hal ini tanah dan bangunan kantor bupati).
Mens-rea (niat jahat) serta modus operandinya seperti apa persisnya, kita tunggu pemeriksaan seksama oleh KPK yang sedang berlangsung.
(Penulis adalah Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Perspektif (LKSP), Jakarta)