GELORA.CO - Respon terhadap aksi Bima Yudho Saputro yang mengkritik pembangunan di Lampung semkain ramai dan meluas.
Tidak hanya di media sosial, bahkan sudah menyasar dalam kehidupan sehari-hari. Di kediaman orang tua Bima misalnya, menurutnya hampir setiap hari selalu saja ada yang mendatangi keluarganya di Lampung.
Baik pemerintah setempat, rekan media, bahkan sampai aparat penegak hukum atau kepolisian pun datang menemui orang tuanya.
Bima juga menceritakan ayahnya sempat dipanggil Bupati. Namun waktu itu yang menemui ayah Bima adalah wakilnya
Dalam podcast R66 Newlitics (15/4/2023) menurut Mahfud MD, Bima mempunyai hak konstitusional untuk menyakatan itu (kritik), apalagi demi perbaikan.
Namun di sisi lain, karena Bupati tidak memiliki kewajiban hukum tapi Bupati memiliki kewajiban moral, maka dari itu Bupati Lampung memanggil ayahnya.
Menko Polhukam itu mengaku dirinya tidak akan tinggal diam jika ada unsur APH (Aparat Penegak Hukum) ikut mengintimidasi keluarga
"Tentu saya akan berkomunikasi (dengan Bupatinya) jika ada APH sampai ikut menekan. Ini kan baru, tanggal 14. Berarti nanti hari Senin saya baru bisa melakukan pendalaman," kata Mahfud MD.
Lantas Mahfud membandingkan Kepala Daerah yang dipilih melalui mekanisme pemilihan (pilkada) dengan penjabat yang ditunjuk langsung oleh pemerintah.
Menurutnya, Penjabat posisi Kepala Daerah sejauh ini bersih dari korupsi, akomodatif terhadap suara masyarakat.
Alasannya karena tidak dicalonkan oleh partai. Jadi tidak punya hutang (politik), serta tidak tersandera modal politik yang besar.
Sumber: suara