GELORA.CO - Beberapa pertemuan politik yang dilakukan Presiden Joko Widodo dan Luhut Binsar Pandjaitan memunculkan spekulasi tentang adanya manuver pihak istana untuk merealisasikan koalisi besar menghadapi pemilihan presiden (Pilpres) tahun 2024 mendatang.
Pengamatan itu disampaikan analis komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (5/4).
Menurut catatan Jamiluddin, upaya sistematis pihak Istana membentuk koalisi besar diindikasikan dua hal. Pertama, manuver Luhut Binsar Pandjaitan menemui Prabowo Subianto dan Surya Paloh.
"Dua ketum (Gerindra dan Nasdem) ini ditemui Luhut tampaknya untuk menggalang partai politik tetap masuk dalam pusaran Istana," demikian pengamatan Jamiluddin.
Namun demikian, tampaknya Luhut hanya berhasil menggalang Ketum Gerindra. Sementara Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh, tetap pada sikapnya untuk mengusung Anies Baswedan sebagai bacapres 2024 mendatang.
Catatan kedua, jelas Jamiluddin, Presiden Jokowi bermanuver dengan bertemu lima Ketum partai pendukung pemerintah di kantor PAN. Pesan politik yang disampaikan Jokowi, hanya mengamini keinginan pembentukan Koalisi Besar.
Di sisi lain, Koalisi Besar sudah digaungkan terlebih dahulu oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebelum pertemuan di kantor PAN. Setali tiga uang, Prabowo mengatakan lima partai politik yang hadir sudah satu frekuensi.
"Jadi, wacana Koalisi Besar ini terkesan memang sudah dirancang Istana. Partai pendukung pemerintah, minus PDIP, sengaja diarahkan untuk meneruskan arah politik yang diinginkan Jokowi," jelas mantan Dekan IISIP Jakarta ini.
Ia melihat, Jokowi punya harapan lima partai yang terdiri dari Gerindra, Golkar, PKB, PAN, dan PPP sudah membentuk Koalisi Besar dan PDIP akan ikut gerbong.
Di sisi lain, Jamiluddin mengamati, andai PDIP tidak mau bergabung ke koalisi besar, Istana yakin koalisinya akan kompetitif dalam menghadapi pertarungan Pilpres 2024.
"Tentu manuver itu dilakukan Jokowi dengan abu-abu. Jokowi tentu tidak akan mau frontal berhadapan dengan PDIP, khususnya Megawati Soekarnoputri," kata Jamiluddin.
Sumber: rmol