GELORA.CO - Manuver politik Presiden Joko Widodo yang memberi sinyal setuju pembentukan Koalisi Besar atau gabungan dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR), bisa menjadi upaya untuk meredupkan ketokohan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Pasalnya, Koalisi Besar lebih terlihat sebagai ambisi Presiden Jokowi, dibanding ambisi para partai yang berencana bergabung.
Demikian analisa Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL melalui sambungan telepon, Jumat (7/4).
“Jika lebih banyak Jokowi yang bermanuver, inipun bisa bermasalah dengan PDIP, karena Jokowi bisa saja akan meredupkan ketokohan Megawati sebagai pengatur taktik politik koalisi,” kata Dedi Kurnia.
Lagipula, kata Dedi, PDIP yang hingga kini belum menentukan sikap politiknya apakah akan berkoalisi atau maju sendiri pada Pemilu 2024, sepenuhnya menjadi keputusan Megawati Soekarnoputri selaku pemegang hak prerogratif di partai banteng moncong putih.
Oleh karena itu, Dedi menilai manuver Jokowi memfasilitasi Koalisi Besar tersebut bisa mendegradasi ketokohan Megawati dalam percaturan politik di 2024.
“Karena Koalisi Besar lebih terlihat sebagai ambisi Joko Widodo dibanding ambisi para partai yang bereacana bergabung,” pungkasnya.
Wacana Koalisi Besar muncul saat kehadiran lima ketum partai politik (parpol) pada acara Silaturahmi Ramadhan di DPP PAN pada Minggu (2/4), yang turut dihadiri Presiden Jokowi.
Hadir dari KIB, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Pelaksana Tugas (Plt) Ketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono.
Kemudian dari KIR, hadir Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.
Sementara, Ketum Partai Nasdem Surya Paloh dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri berhalangan hadir karena sedang di luar negeri.
Sumber: rmol